JawaPos.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengaku kecewa karena Airlangga Hartarto diputuskan mejadi ketua umum hanya dengan rapat pleno. Pasalnya itu adalah langkah yang sangat berisiko.
"Saya khawatir ini langkah berisiko dan menjadi lobang delegitimasi ketua umum Golkar, ujar Pria saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12).
Mantan Wakil Ketua DPR ini, mengaku dirinya dan semua pihak ingin membangun Partai Golkar yang solid dengan tetap mempertahankan mekanisme yang ada. Karena itu, penetapan Airlangga sebagai ketua umum di luar mekanisme partai Golkar.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi lewat rapat pleno. (Derry/JawaPos.com)
"Saya anjurkan Partai Golkar tetap mempertahankan mekanisme demokratis, berkompetisi secara sehat," katanya.
Lebih lanjut diungkapkan Priyo, Partai Golkar harus tetap menyelenggarakan munaslub bukan untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum. Melainkan tetap membuka pintu para calon lain untuk menjadi ketua umum.
"Jadi buka pintu selebar-lebarnya siapapun figur yang tidak ingin maju, perlakukan semuanya dengan adil dan fair," ungkapnya.
Menurut Priyo, pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan lewat munas atau munaslub. Biarkan para DPD I dan II menentukan siapa calon-calonnya yang dipilih.
Karena itu, dengan membaca bismillah dengan memohon ridho Allah saya mohon izin maju sebagai calon ketua umum," katanya.
Diungkapkan Priyo, memang dirinya sudah mengetahui Airlangga tokoh yang menjadi favorit dan kuat akan dukungan. Namun pada dasarnya ia ingin membangun mekanisme yang sudah ada di Partai Golkar. Sehingga partai ini tetap bisa solid dan kuat.
"Jadi pertahankan tradisi demokrasi dan kontestasi yan sehat untuk Golkar," pungkasnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto resmi terpilih menjadi ketua umum Partai GolkarŽ, menggantikan Setya Novanto yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus e-KTP.
Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan berdasarkan AD/ART saat ini jabatan ketua umum sudah lowong, karena Setya Novanto sudah menjadi terdakwa di kasus e-KTP. Sehingga dalam pasal 14 AD/ART Partai Golkar dinyatakan apabila status ketua umum sudah terdakwa, maka pencarian posisi tersebut lewat rapat pleno.
"Oleh karena itu Pleno ini adalah pergantian Setya Novanto kepada Airlangga Hartarto. Jadi itu bukan Plt tapi ketua umum definitif," ujar Nurdin dalam rapat pleno Partai Golkar, Slipi, Jakarta (13/12).
Sehingga ditambahkan Nurdin, pada tanggal 19 Desember nanti Partai Golkar akan menyelenggarakan musyawarah luar biasa (munaslub) di Jakarta. Itu dilakukan untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.
(gwn/JPC)
