JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pimpinan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan, kasus bencana alam yang terjadi di NTB harus di antisipasi oleh kementerian yang membidangi pendidikan, sehingga kerusakan infrastruktur sekolah di Lombok dan sekitarnya bisa segera dibangun, hal ini penting mengingat 25 persen sekolah di tanah air berada di kawasan tidak aman dari bencana alam.
Anggota Fraksi Gerindra DPR RI mengatakan, persentase tersebut dihitung dari total sekolah di Indonesia sebanyak 258 ribu sekolah. Keberadaannya tersebar di seluruh pulau namun titik rawan yang menjadi fokus perhatian yakni Aceh, Padang, Bengkulu, Jawa Barat bagian selatan, Jogjakarta, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Kerawanan terjadi karena sekolah tersebut berada di lintasan lempangan rawan gempa, ataupun ada di posisi yang sudah pernah terkena bencana namun masyarakat sekitar tidak mau diungsikan karena masih ada unsur emosional.
Rehabilitasi sekolah yang rusak akibat bencana harus menjadi prioritas, karena keberlangsungan pendidikan merupakan amanat undang - undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan, dalam hal ini termasuk Pendidikan di daerah bencana harus terus berjalan, ungkapnya di sela-sela reses di Jambi (10/8) kemarin.
SAH menjelaskan, bangunan sekolah yang akan dibangun harus tahan goncangan gempa hingga sembilan skala richter, serta dua pintu dalam satu kelas dan ruang lalu lintas evakuasi juga harus tersedia.
Sementara, analisa pengurangan risiko bencana di sekolah rawan gempa saat ini akan dikoordiinasikan dengan perguruan tinggi sehingga turut tanggap darurat atas potensi bencana di daerahnya masing-masing. Dari analisa ini, ujarnya, akan ada rehabilitasi dan pendirian sekolah baru yang tahan bencana.
Selain itu SAH juga meminta pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan modul antisipasi rawan bencana kepada guru-guru. Selain itu Legislator yang concern akan pendidikan itu menambahkan, pemerintah perlu mengintegrasikan pengetahuan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum.
Siswa mulai jenjang SD hingga SMA akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana.
Menurutnya kebijakan ini memberi pelajaran penanggulangan bencana di sekolah melalui tiga hal. Pemberdayaan peran lembaga dan komunitas sekolah, integrasi pendidikan bencana dalam kurikulum dan membangun kemitraan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum rawan bencana ini, termasuk kerja sama penanggulangan bencana dengan TNI, POLRI, PMI, Pramuka dan lainnya.
Selain itu SAH mengatakan dalam hal ini pemerintah perlu membuat aturan yang memudahkan mekanisme pengucuran dana bantuan akan diubah block grant agar rehabilitasi di daerah yang terkena rawan bencana cepat dilakukan. Sehingga kasus kerusakan sekolah akibat Gempa seperti di Lombok bisa cepat di bangun, dan anak - anak bisa kembali sekolah.
"Pada intinya kita meminta ada alokasi khusus anggaran untuk membangun kembali sekolah yang rusak, akibat gempa seperti di NTB ini," tandasnya. (wan)
