JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Pengurus Forum Hononer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI) Riyanto Agung Subekti alias Itong mengkritisi kebijakan pemerintah yang enggan mengangkat tenaga teknis (administrasi).
Yang membuat Itong jengkel, statement Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin tentang posisi tenaga administrasi hanya tukang angkat air minum atau bawa makanan.
"Kami sebagai tenaga administrasi bukan hanya tukang angkat air minum atau bawa makanan," kata Itong kepada JPNN, Minggu (3/2).
Dia menambahkan, seluruh honorer K2 tenaga teknis berani diadu dengan PNS yang bekerja hanya setor muka. Fakta di daerah, banyak PNS yang datang sebentar dan pekerjaan dibebankan ke honorer.
"Pak Menteri jangan asal bicara dong. Bereskan dulu itu PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) tapi sampai sekarang masih digaji dan tidak dipecat," ujarnya.
Daripada negara menghabiskan miliaran rupiah untuk membayar gaji PNS tipikor, lanjut Itong, akan lebih bijak diberikan kepada honorer K2. Biayanya bisa digunakan untuk mengangkat honorer K2 menjadi PNS.
"Tiap tahun negara membayar gaji PNS tipikor (yang sebagian belum diberhentikan, red). Itu sudah bisa membiayai kami menjadi PNS," ucapnya.
Di mata honorer K2, pemerintah sepertinya lebih menganakemaskan PNS Tipikor. Sebab, bertahun-tahun pemerintah membiarkan PNS tipikor makan gaji buta.
Sedangkan honorer K2 teknis hanya dipandang sebelah mata dan dianak tirikan bahkan dianggap seonggok sampah yang tidak ada gunanya.
"Coba Pak Menteri datang ke lembaga-lembaga pendidikan, siapa yang mengerjakan administrasi BOS, atau silakan Pak Menteri datang ke instansi pemerintah siapa ujung tombak pelayan publik di instansi tersebut," sergahnya.
Itong melanjutkan, statement Menteri Syafruddin sungguh-sungguh telah membuat jantung seluruh honorer K2 berdegup kencang. Bukan hanya tenaga teknis tapi seluruh honorer K2.
Rasa-rasanya, kata Itong, mereka ingin menggeruduk kantor KemenPAN-RB lagi, tapi rasanya percuma karena keadilan di republik ini sudah terabaikan. Seluruh honorer K2 hanya berdoa mudah-mudahan, mereka bisa dihargai saat 2019 ganti presiden.
Saat berkunjung ke Redaksi Harian FAJAR (Jawa Pos Group Selasa, 29/1) Menpan-RB Syafruddin mengungkapkan, tidak akan membuka formasi tenaga administrasi,.
Alasannya, jumlah PNS terbesar saat ini masih di jajaran tenaga administrasi. Makanya, untuk seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan CPNS tahun ini, formasi untuk tenaga administrasi ditutup.
Mantan ajudan wapres itu mengatakan, jumlah PNS tenaga administrasi sekitar 38 persen dari jumlah PNS. Sudah sangat besar.
Sementara tenaga teknis seperti guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan yang lainnya total hanya 62 persen. Padahal, tenaga teknis yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak pemerintah.
"Yang kami butuhkan seperti guru, tenaga kesehatan, dan lainnya. Kalau hanya tukang angkat air minum atau bawa makanan sudah sangat banyak, sehingga kami setop," tegas Syafruddin. (esy/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
