iklan Ilustrasi.
Ilustrasi.

JAMBIUPDATE.CO, MALILI Kinerja Pemerintah Luwu Timur sangat lemah menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Realisasi pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp264 miliar dari target Rp400 miliar.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur menyoroti kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu memberi kontribusi PAD.

Anggota Banggar DPRD Luwu Timur, Najamuddin, mengatakan, personil pendapatan sangat minim dan hanya menerima data.

Pendapatan daerah hanya diurus oleh beberapa orang yang ada di bidang pendapatan. Padahal, pundi-pundi PAD masih banyak belum digali, kata Najamuddin kepada FAJAR, Jumat 26 Juli.

Menurut legislator Golkar ini, dari target Rp400 miliar. Realisasi sangat minim. Pendapatan daerah hanya Rp264 miliar. Lantaran masih banyak obyek PAD yang belum digarap. Salah satunya, pembangunan jalan yang dilakukan PT Vale. Tambang galian batuan bukan logam ini masuk sektor pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini tidak pernah ditarik. Sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang dimodali daerah Rp3 miliar tidak jalan.

Begitu juga dengan PDAM dibantu Rp1 miliar kebih per tahun juga belum mampu memberi kontribusi.
Dia menyarankab agar Dinas Pengelola Keuangan dan Aset dipisahkan dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

Bagaimana kita tahu berapa produksi Vale, produksi CPO PT Perkebunan Nusantara, dan perusahaan lainnya kalau tidak ada orang yang ditugaskan mengawasi,paparnya. Kalau potensi telah dimiliki dan pengelola sudah berjalan baik, APBD Lutim dari Rp1,5 triliun akan naik menjadi Rp2.triliun.

Anggota Banggar, HM. Sarkawi A Hamid mengatakan, salah satu OPD yang paling banyak dapat anggaran adalah Disbudparpora. Namun, sampai saat ini belum ada kontribusi PAD, sementara miliaran dana yang kita gelontorkan untuk pembangun sarana dan prasarana Wisata, kata Sarkawi.

OPD ini harus harus inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mereka masih sangat minim.

Kita sering berbangga karena PAD kita berada pada posisi kedua terbesar di Sulsel setelah Makassar. Namun pada kenyataannya, realisasi pendapatan kita ini masih jauh dari potensi yang seharusnya kita dapatkan, kalau mengacu pada RPJMD untuk tahun ke tiga ini, PAD kita sudah berada dikisaran Rp400 miliar lebih, tapi faktanya hari ini kita baru mampu merealisasikan sebanyak Rp 264 miliar, paparnya.

Dia meminta kepada seluruh OPD pengelolah PAD agar melakukan langkah-langkah yang lebih progressif untuk melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Nah bagaimana kita bisa mandiri kalau pendapatan daerah sendiri saja masih kurang, penopang kemandirian daerah itu ada pada potensi pendapatan daerahnya, tutur Sarkawi.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Setdakab Luwu Timur, Dohri Asari meminta pengelolaan aset daerah diperbaiki. Semua potensi PAD digali dan menjadi pendapatan daerah, kata Dohri.

PAD ini memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, dengan memanfaatkan barang milik daerah yang sudah tersedia akan memberikan dampak positif untuk meningkatkan PAD, apalagi Kabupaten Luwu Timur telah melakukan banyak investasi pembangunan khususnya pada infrastruktur dasar.

Sekarang ini kan sudah banyak pembangunan dan aset-aset daerah yang telah kita sediakan, tinggal bagaimana aset-aset ini kita manfaatkan secara maksimal agar bisa menambah pendapatan untuk daerah ini, kata Dohri.

Dohri juga menyebut beberapa contoh asset daerah, seperti Pabrik rumput laut, Pabrik Es dan Pabrik Silo Drayer. Dimana, menurutnya, semua potensi ini bisa dimanfaakan untuk menambah PAD, termasuk juga adalah sektor Pariwisata, dengan banyaknya lokasi-lokasi pariwisata seperti tiga danau eksotik yang bisa dikembangkan untuk menjadi tujuan wisata, termasuk di dalamnya kawasan hutan, gunung, pantai, terumbu karang serta kekayaan alam berupa hasil tambang logam dan batuan, kesemuanya ini bisa terwujud apabila potensi yang ada ini dikelola dengan baik dan profesional.

Untuk lebih meningkatkan PAD dengan pemanfaatan potensi yang kita miliki tentu dibutuhkan upaya strategi dan inovatif terutama dari kalangan akademis yang pada hari ini melakukan ekspose, Kata Dohri.

Kadis DPPKAD Luwu Timur, Ramadan Pirade mengatakan pendapatan Luwu Timur saat ini telah mencapai Rp268 miliar.Bukan 264 miliar. Kemudian Rp400 miliar bukan target APBD, tapi target RPJMD,kqta Ramadhan.

Menurut Ramadhan, Dinas Pariwisata saat ini memang belum memberikan kontribusi signifikan. OPD ini baru terbentuk tiga tahun lalu. Namun, anggita dewan hanya ingin agar OPD Pariwisata ini lebih guat membuka destinasi wisata baru. Supaya dapat menjadi pemasukan PAD.

Terkait usulan memecahkan DPPKAD menjadi dinas keuangan dan dinas pendapatan tidak dipermasalahkan. Silahkan saja. Namun, pemisahan ini perlu kajian secara mendalam. Berapa pendapatan yang bisa bertambah kalau dipisahkan. Benarkah APBD bisa meningkat dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2 triliun. Darimana mendapat angka tersebut. Obyek pajak dan retribusi yang diberikan kewenangan untuk ditagih hanya ada 9 item saja.

Kecuali dilakukan pungutan ke masyarakat. Itu kan menyengsarakan rakyat,paparnya.(shd)


Sumber: www.fajar.co.id

Berita Terkait



add images