Sementara itu, Plh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, mengatakan musim kemarau yang terjadi tahun ini telah menyebabkan bencana kekeringan di tujuh provinsi diantaranya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.
Dari tujuh provinsi tersebut, ada 75 kabupaten/kota, 490 kecamatan, dan 1.676 desa yang telah terkena dampak kekeringan.
Di antara 75 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan, ada 55 kabupaten di antaranya yang sudah melaporkan status siaga darurat kekeringan.
“Beberapa di antaranya lima desa di NTT yang sudah melaporkan masuk kategori darurat kekeringan. Lima kabupaten/kota itu adalah Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur,” sebutnya.
Agus juga menyampaikan, bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan melakukan strategi modifikasi cuaca membuat hujan buatan untuk menanggulangi bencanan kekeringan.
Dalam operasi penanggulangan tersebut, BNPB bersama BMKG dan BPPT akan mendirikan dua pos operasi yang akan ditempatkan di Halim Perdanakusuma (Jakarta) dan Kupang.
Mekanisme operasi penanggulangannya, BMKG akan bertugas menganalisis cuaca untuk melihat kemungkinan adanya potensi awan yang siap disemai di satu daerah.
“Misalnya di Jawa Barat ada potensi awan, kita terbang ke sana dengan pesawat yang dioperasikan oleh BPPT dan disediakan oleh TNI,” terangnya.
Upaya penanggulangan tersebut menargetkan daerah-daerah pertanian untuk mencegah kemungkinan terjadinya puso atau gagal panen. Jika tidak ditanggulangi, Agus mengkhawatirkan ada kerugian sekitar Rp3 triliun akibat gagal panen.
(der/fin)
Sumber: fin.co.id
