JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Dinas Perpustkaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi, bekerjsama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melaksanakan kegiatan Stakeholder Meeting (SHM) tingkat Provinsi Jambi tahun 2019, di Swisbell Hotel Jambi, yang dilaksanakan 18-19 September. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Setda Provinsi Jambi, Drs. H.
Apani Sahrudin diikuti peserta dari berbagai stakeholder diantaranya, Bappeda Provinsi Jambi, Dinas P3AP2 Provinsi Jambi, Dinas Komimfo Provinsi Jambi, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, tim sinergi provinsi, unsur perguruan tinggi, media massa, lembaga non pemerintah, Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota, perwakilan pengelola perpustakaan desa dan kepala desa penerima manfaat program serta perwakilan impact /dampak (orang yang berubah hidupnya karena mendapatkan manfaat dari layanan perpustakaan). Kepala Perpusnas RI yang diwakili Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas RI, Dr.
Joko Santoso M.Hum mengatakan, literasi mempunyai peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dan perpustakaan mempunyai peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Atas dasar itulah, Perpustakaan Nasional sebagai pembina semua jenis perpustakaan dengan dukungan dari Bappenas berinisiatif untuk melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
“Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang menjangkau sampai kepada masyarakat di pedesaan. Bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi,” kata Joko kemarin (19/9).
Melalui program transformasi ini, lanjutnya, perpustakaan diharapkan dapat menjadi pusat bagi masyarakat untuk berkegiatan dan terkoneksi satu dengan yang lain. Yang paling membanggakan, ditahun 2020 Provinsi Jambi mengalami peningkatan DAK dari Perpusnas, yang awalnya ditahun 2019 sebesar Rp 18,06 miliar, untuk tahun depan meningkat menjadi Rp 23,35 miliar.
