Masyarakat bisa ajukan gugatan ke MK jika Inpres BPJS jadi dibikin Pemerintah.
Masyarakat bisa ajukan gugatan ke MK jika Inpres BPJS jadi dibikin Pemerintah. (net)

JAMBIUPDATE.CO-Seperti tak mendengar keluhan dan protes di masyarakat, Pemerintah tetap godok regulasi baru bagi para penunggak iuran BPJS Kesehatan. Nantinya, para penunggak iuran tidak bisa lagi mengakses pelayanan publik. Aturan ini nantinya akan berbentuk Instruksi Presiden (Inpres).

Pengamat Kebijakan Publik, Rachmat Hidayat menjelaskan, BPJS merupakan kuasi pelayanan kesehatan. Artinya, pelayanan yang diberikan BPJS tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah.

"Karena ini sifatnya kuasi. Masyarakat ikut menanggung biaya pelayanan yang diberikan BPJS. Kalau pemerintah maunya begitu, masyarakat bisa mengajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi) terkait Inpres tersebut," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/10)

BACA JUGA : Tak Bayar Iuran BPJS Diancam Sanksi, Anton Tabah: Rezim Bingung Kalangkabut

kebijakan yang diambil pemerintah terbilang aneh. Bahkan ancaman tidak akan mendapat layanan publik merupakan sebuah tindakan yang konyol.

"Kan begini, ada subsidi dari pemerintah. Kita bisa mendapat subsidi itu kalau kita bayar. Kalau tidak bayar, ya tidak dapat subsidi. Lha kalau nunggak bayar, malah dihalang-halangi mendapat pelayanan publik, itu konyol," pungkasnya.


Komentar

Berita Terkait

Pengangguran Nekat Membunuh

Polisi Autopsi Jenazah Aktivis Walhi Sumut Golfrid Siregar

Rekomendasi




add images