JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Pengamat Politik Jambi, Bahren Nurdin juga menyebutkan, semakin tinggi biaya politik yang dikeluarkan, akan menciptakan kecenderungan pejabat untuk korupsi.
“Jika mahar politik ini diminta oleh Parpol, maka kepala daerah ini akan berusaha untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan itu,” katanya.
BACA JUGA : Pilkada Provinsi Jambi, Pidana Incar Penerima Mahar Politik
Idealnya, Parpol melakukan penjaringan dengan mengutamakan ideologi partai sendiri ketimbang memilih kandidat yang memiliki modal besar. “Terkadang Parpol mengkesampingkan ideologi partainya sendiri. Maka berlakulah hukum pasar,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu upaya yang perlu dilakukan yakni menumbuhkan kesadaran baik itu Parpol maupun para calon kepala daerah untuk tidak melakukan praktik mahar politik. “Karena ini sama saja dengan gratifikasi atau memerikan imbalan. Sudah pastikan akan menciptakan pejabat yang korup nantinya,” tukasnya. (wan)
