JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi sudah resmi dilantik sebagai Menteri Agama (Menag) yang baru. Penunjukan Presiden Joko Widodo kepada mantan Wakil Panglima ABRI ini membuat banyak kiai dari Nahdlatul Ulama (NU) kecewa. Alasannya, mengapa kementerian agama harus dipimpin oleh mantan militer.
Ketua PBNU Robikin Emhas mengungkapkan pengurus PBNU banyak menerima pertanyaan dari kiai terkait posisi Menag. Menurutnya, kiai dari berbagai daerah menyatakan kekecewaannya dengan nada protes. Robikin menyatakan, para kiai paham Kementerian Agama harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. “Namun, para kiai tak habis mengerti dengan pilihan yang ada,” imbuhnya.
Para kiai, lanjutnyam sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama. Hal yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. “Semua di luar kelompoknya dianggap kafir dan halal darahnya. Teror adalah ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini,” papar Robikin. NU, kata Robikin, tegas mengingatkan bahaya radikalisme tersebut. Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping narkoba dan LGBT.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai kabinet Indonesia Maju sejalan dengan visi Muhammadiyah. “Namanya bagus. Kalau Muhammadiyah kan Indonesia Berkemajuan. Jadi sejalan dengan Muhammadiyah,” kata Haedar, Rabu (23/10).
Kemajuan Indonesia, kata Haedar, harus lahir batin bukan hanya maju dalam satu aspek. “Apalagi ini periode kedua tentu Pak Jokowi harus menutupi kekurangan dan celah-celahnya. Sehingga kemajuan Indonesia makin terakselerasi,” kata Haedar.
Akselerasi itu, memang diperlukan karena Indonesia juga harus bersaing dengan negara-negara lain. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah, pejabat, maupun rakyat jangan sampai terbuai oleh hal-hal yang sifatnya artifisial. “Artifisial itu kelihatannya bagus, indah, hebat. Tetapi hanya pinggiran atau hanya kembang-kembang saja. Kelihatannya para pejabat sibuk ke sana ke mari ketemu rakyat, tetapi ketemunya tidak membawa kemajuan,” paparnya.
