JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Rencana pusat mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan ke Kementerian PUPR pada 2021, belum mendapat kepastian di daerah.
Pasalnya daerah mengaku belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kemendikbud. Yang jelas, pada tahun 2020 mendatang daerah masih mengurusi DAK Fisik pendidikan dengan ketentuan pekerjaan yang diswakelolakan ke pihak sekolah penerima.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bukri, selaku bidang yang terbanyak mengurusi DAK Fisik menyebut memang ada kemungkinan DAK akan ditangani Kementerian PUPR, namun belum ada kepastian karena juknisnya belum diterima.
“Tapi untuk bantuan pemerintah memang sudah dikerjakan oleh PUPR, seperti bantuan pemerintah yang dulu dikenal sebagai bansos sudah mulai dikerjakan PUPR namun hanya untuk rehab berat dan bangunan baru,” sampainya.
Untuk keuntungan DAK Fisik ini beralih ke PUPR sendiri, Bukri memandang ada keuntungan bagi Kepala Sekolah (Kepsek) yang berasal dari keguruan. Karena basic-nya adalah mengajar. “Sehingga kualitas pembelajaran jadi bisa diperhatikan, dan kadang-kadang dengan pekerjaan DAK Fisik ini, Kepsek jadi banyak beban pikiran, apalagi dengan proyek yang nilainya besar,” katanya.
Sementara untuk 2020 sendiri Bukri menyebut sejauh ini masih akan dikerjakan pihaknya. Untuk tahun 2020 saja Bidang SMK mendapat alokasi Rp106 Miliar. “Tahun 2020 mendatang naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2019, yang nantinya akan didapatkan oleh 29 SMK,” jelasnya.
Namun untuk tahun 2020, kata Bukri, memang tak bisa dilakukan revisi hingga Maret seperti tahun 2019, karena ada peraturan baru. “Untuk tahun ini sudah final, namun sekolah yang sudah dapatkan DAK, masih bisa juga dapat bantuan pusat,” jelasnya.
Untuk pengerjaannya, dia menyebutkan masih swakelola, dalam artian pengerjaan berasal dari MoU pihak sekolah. Yakni melibatkan tim pembangunan sekolah, yang dibentuk oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan panitia pembangunan. “Tahun ini sendiri masih swakelola,” katanya. (aba)
