iklan Walikota Jambi Syarif Fasha.
Walikota Jambi Syarif Fasha. (Dok Jambiupdate)

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Walikota Jambi Syarif Fasha mengatakan, kebijakan pengalihan pengelolaan dana DAK Fisik pendidikan ke Kementerian PUPR sebenarnya merupakan usulan pihaknya sebagai Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) beberapa waktu lalu.
Terkait kegiatan yang bersifat konstruktif harusnya tidak lagi dilakukan kementrian non teknis. Karena pemerintah daerah, sebut Fasha, sudah menerapakan yang sifatnya fisik, kontruksi, tidak lagi di OPD non teknis.
“Seperti kegiatan konstruksi dari APBD, itu sudah dialihkan ke PU semua, tidak ada lagi yang berada di Dinas Pendidikan,” kata Fasha.

Fasha menyebutkan, hal tersebut dilakukan supaya OPD non teknis lebih fokus pada tupoksinya.

“Tujuannya jangan sampai pejabat-pejabat non teknis tidak lagi mengurusi terkait masalah pendidikan, kesehatan, tapi ngurusi masalah proyek saja. Ini jadinya yang membuat tidak konsen dunia pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

Dengan adanya kebijakan ini, sebut Fasha, tentu pihaknya sangat setuju dana untuk kegitan konstruksi dialihkan Kementrian Teknis dalan hal tersebut PU.

“Tapi mekanismennya seperti apa, karena PU ini kan sudah sangat banyak dana. Jumlah SDM-nya juga terbatas, tetapi dia menambah pekerjaan lagi disana,” imbuhnya.

Kata Fasha, sepanjang masih fair dan transparan, semua daerah diberlakukan sama tanpa ada pertimbangan kedekatan emosional dengan daerah tertentu, tentu bagus.

“Tapi yang saya takutkan, selama ini kita menyentuh kementrian ini (PU, red) sangat sulit, ditambah lagi dana pindah kesana semua, ya tambah jauh saja kita,” tuturnya.
“Misalnya kita punya hubungan baik dengan kementrian pendidikan, kesehatan, tapi kemetrian PU kita tidak punya hubungan spesipik kesana. Begitu dialihkan dana ke PU, ya dana kita hilang semua. Itu yang saya maksud. Sepanjang masih fair dan mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan semua daerah tentu baik,” pungkasnya. (hfz)


Berita Terkait



add images