JAMBIUPDATE.CO, BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo memberi kesempatan swasta ikut dalam proyek pengerjaan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Keterlibatan swasta sangat dibutuhkan. Sebab, tidak mungkin semuanya mengandalkan APBN.
“Pengerjaan ibu kota baru tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kerja sama dengan swasta. Jangan berpikir negatif. Untuk proyek ya harus bagi-bagi. Karena tidak bisa dikerjakan pemerintah semua. APBN ya habis. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan,” tegas Jokowi saat berdiskusi bersama wartawan di Balikpapan, Kalim, Rabu (18/12).
Lokasi calon ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bangunan tersebut akan berdiri di atas tanah seluas total 256 ribu hektare. “Ini pembangunan yang besar. Anggaran besar. Jangan sampai mengganggu APBN. Tidak memberi beban ke negara, tapi barang jadi. Karena itu, bisa lewat PPP (Public Private Partnership), KBPU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), bisa lewat investasi swasta juga bisa,” paparnya.
Pemindahan ibu kota baru diperkirakan membutuh anggaran sekitar Rp466 triliun. Pembangunan ditarget selesai pada 2024. “Misalnya untuk transportasi. Ada pihak yang ingin menawarkan transportasi, bukan dengan energi fosil tapi non-fosil. Bagus itu. Saya tanya berapa biayanya. Kalau hitungannya masih masuk, silakan kontestasi saja,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi juga membuka pintu kepada swasta yang ingin mendirikan universitas. Menurutnya, pemerintah sangat terbuka, jika ada pihak swasta terlibat. “Silakan membangun. Kalau, bisa dari non APBN kan bagus sekali. Artinya yang dibangun ini adalah kepercayaan. Ini adalah ibu kota. Sebuah gagasan yang patut didukung oleh semua pihak,” tuturnya.
Dengan keterlibatan pihak swasta, masyarakat lokal Kaltim juga akan menikmati manfaatnya. Apabila di ibu kota baru ada perguruan tinggi kelas dunia, maka keuntungannya juga berdampak pada masyarakat Kaltim. “Terutama buat anak-anak muda. Di situlah secara tidak sadar Samarinda, Balikpapan akan menikmati fasilitas-fasilitas di ibu kota. Talenta-talenta dari Balikapapan dan Samarinda akan bergabung dengan talenta global. Biarkan mereka berkompetisi secara sehat,” ucapnya.
Jokowi menyebut jadwal pemindahan ibu kota baru yang dimulai dari pembentukan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020. “Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020 sudah selesai,” tukasnya.
Selanjutnya akan dilakukan pembahasan undang-undang yang mendukung pendirian ibu kota negara. Targetnya tiga bulan selesai. Untuk memindahkan ibu kota, ada 9 UU yang harus direvisi. Setidaknya ada lima UU yang perlu direvisi. Dua UU bisa direvisi atau dibuat baru. Dua UU lainnya harus dibuat baru.
