Penataan ibu kota harus matang, karena berkaitan dengan lingkungan, perubahan iklim, penggunaan energi, investasi, transportasi, masalah hunian, dan air bersih.
“Bahkan perlu dipikirkan dalam 20-30 tahun ke depan sustainable development goal-nya sebuah kota,” katanya.
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan sedikitnya 118.523 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS akan pindah ke ibu kota negara pada 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka yang dipindah adalah yang belum mendekati masa pensiun.
“Saat ini 118.523 yang usianya 45 tahun sampai 2023. Nanti dicek dulu,” katanya di gedung DPR, Jakarta.
Diterangkan Tjahjo angka 118.523 PNS ini berasal dari 116.157 PNS pusat dengan usia sampai dengan 45 tahun, lalu pejabat struktural 2.356 orang.
Tjahjo mengaku telah menyediakan roadmap pemindahan. Dan dia juga mengatakan akan memberikan tawaran kepada setiap ASN. Tujuannya agar pemerintah bisa menyiapkan skema untuk bisa mengakomodir. Sebab pada 2024 seluruh pemerintah pusat sudah pindah ke ibu kota negara baru. Sementara kantor-kantor di DKI Jakarta sudah tidak memberikan pelayanan.
“Secara prinsip PNS ditugaskan ya harus siap, tapi kan ada pertimbangannya ada istrinya kerja atau apa atau apa,” jelasnya.
Dia pun mengaku pemindahan ASN akan dilakukan secara serentak. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk masalah biaya dan fasilitas, Tjahjo menegaskan pemerintah akan menggung biaya perjalanan PNS ke ibu kota baru. Pemerintah juga akan memberikan fasilitas rumah.
