JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus melakukan penelusuran aset milik para tersangka dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Berdasarkan perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun.
Ketua BPK RI, Agung Firma Sampurna menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. “Nilai kerugian negara adalah sebesar Rp 16,81 triliun. Terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun. Selanjutnya kerugian negara akibat investasi di reksadana sebesar Rp 12,16 triliun,” ujar Agung di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (9/3).
Dia mengatakan perhitungan kerugian negara itu dengan menggunakan metode total loss. Dimana seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum dianggap berdampak. “Kami melakukan dua hal peneriksaan investigasi. Terus berjalan dan waktunya tidak dibatasi. Mungkin bisa sekitar satu tahun. Perhitungan kerugian negara yang kami lakukan ini dalam rangka mendukung proses penegakan hukum yang dilaksakan oleh kejaksaan agung,” jelasnya.
Agung menyebut perhitungan kerugian negara dilakukan sejak 2008 sampai pada 2018. “Investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya, ada insolvensi dan kebijakan investasi. Nah kebijakan investasi ini yang kami lakukan pendalamannya. Sejak 2008-2018. Intensitas peningkatannya pada 2014, 2015, 2016 ke atas. Kurang lebih begitu gambarannya. Tapi kejadiannya itu dari tahun 2008,” tutupnya.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan sejak dilakukan penyidikan dan menetapkan enam tersangka, penyidik melakukan tindakan penyitaan dan pemblokiran aset milik tersangka senilai Rp13,1 triliun. “Dari aset yang dapat dan disita nilainya Rp 13,1 triliun. Hingga kini masih terus berkembang,” tegas Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (9/3).
Dengan total penyitaan dan pemblokiran aset milik tersangka, masih ada sekitar Rp 3 triliun selisihnya. Dari perhitungan BPK nilainya Rp 16,8 triliun. “Kita tetap cari terus sampai terpenuhi apa yang kita harapkan untuk pengembalian kerugian negara,” tegasnya.
