Namununtuk hal ini Johansyah belum bisa menerangkan lebih lanjut social distancing seperti apa yang harus diterapkan di Kerinci.
Kemudian dari kajian ini upaya penanganan kasus ODP, OTG dan PDP harus disesuaikan dengan kondisi daerah (kesiapan sumber daya yang ada di daerah) dan disesuaikan dengan kajian epidemiologis nya. "Apakah termasuk dalam wilayah dengan transimisi lokal atau sporadik," tambahnya.
Jika dalam wilayah sporadic, diterangkan Johansyah dapat dilakukan pembatasan masuk dan blok (pembatasan) antarkabupaten, bukan hanya antar Provinsi saja yang bisa dilakukan blok. Termasuk juga diminta juga tempat isolasi khsusus untuk ODP, PDP dan OTG di setiap kabupaten/kota, dengan pengawasan yang ketat dan dijamin kebutuhannya pada masa karantina.
Selain itu, penggunaan dana penanganan covid19 yang ada di kabupaten kota, dapat digunakan sefleksibel mungkin sesuai kebutuhan. "Mekanismenya, penggunaan anggaran harus ada rekomendasi dari gugus tugas, dan yang harus diperhatikan adalah pihak penyelenggara (rekanan) harus berizin (baik 5 tahun maupun 1 tahun), asalkan bukan dadakan," katanya.
Tak kalah penting, pembelian alat kesehatan harus dibeli didistributor resmi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), yang jenis alkesnya dikoordinasikan oleh ketua tim gugus dan bersifat tidak tumpang tindih.
Kemudian kabupaten/kota juga disarankan untuk berkoordinasi dalam melakukan percepatan upaya penanganan Covid-19." Seperti upaya rapid test massal dengan kekuatan masing-masing anggaran kab/kota," ujarnya.
Sementara ditanyakan untuk kondisi terkini dengan banyaknya kabupaten/kota yang meningkatkan status menjadi tanggap darurat, apakah bisa menjadi faktor dokumen usulan PSBB akan disusun di enggan menjawab langsung. "Masih dikaji," terangnya. (aba)
