Airlangga mengimbau agar program vaksinasi dapat diawasi bersama. Dia juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga kedisiplinan dalam mencegah persebaran Covid-19 dengan melakukan 3M. Program 3T juga terus dijalankan.
Kalangan DPR menganjurkan agar vaksin diprioritaskan untuk mereka yang berhadapan langsung dengan banyak orang. Salah satunya adalah tenaga pengajar atau guru. Anggota komisi X Hetifah Sjaifudian menyatakan, guru perlu masuk jajaran yang diprioritaskan mendapat vaksin. Apalagi sejak akhir 2020, ada beberapa daerah yang sudah menjalankan kegiatan belajar-mengajar (KBM) tatap muka. ’’Di beberapa daerah, KBM sangat urgen karena minim fasilitas pendukung PJJ (pembelajaran jarak jauh),’’ jelas Hetifah.
Untuk sementara, beberapa daerah menunda pelaksanaan KBM tatap muka karena mendapat penolakan dari berbagai pihak. Baik orang tua maupun organisasi guru serta pengamat pendidikan. Namun, hal itu dikhususkan sekolah yang sarana-prasarananya memadai untuk PJJ.
Hetifah meyakini vaksinasi kepada tenaga pengajar akan mengurangi risiko penularan di lingkungan sekolah. Meski demikian, pembatasan murid yang mengikuti pembelajaran tatap muka juga perlu diterapkan.
Dia menambahkan, pemberian vaksin itu tidak terbatas pada guru berstatus PNS, tetapi juga yang berstatus honorer. Sebab, intensitas pertemuan dengan banyak orang sama tingginya. Untuk memastikan guru mana saja yang paling membutuhkan vaksin segera, Hetifah menyarankan ada kajian terhadap tingkat ancaman penularan di daerah yang bersangkutan. Tujuannya, pemberian vaksin tepat sasaran.
Dari sisi ekonomi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan, program vaksinasi bisa berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah atas. Sepanjang tahun lalu, masyarakat kelas atas cenderung menahan konsumsinya. Hal itu tampak dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang tumbuh pada 2020.
’’Sepanjang 2020, pertumbuhan DPK perbankan tinggi sekali. Mereka tidak berbelanja bukan karena tidak punya uang, melainkan masyarakat mampu tidak berbelanja akibat mobilitas yang dibatasi,’’ tutur dia. Febrio berharap seiring dengan adanya vaksinasi, mobilitas masyarakat bisa meningkat. Dengan begitu, DPK perbankan bisa turun dan digunakan untuk kegiatan konsumsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah akan tetap menggulirkan program perlindungan sosial (perlinsos). Menurut dia, program itu terbukti efektif mendukung daya beli masyarakat kelas bawah serta menahan laju peningkatan kemiskinan dan ketimpangan. ’’Kami melihat perlinsos itu efektif. Pada saat krisis, banyak masyarakat kita yang susah. Realisasi program perlinsos mencapai 100 persen ini luar biasa. Ini dibutuhkan masyarakat kelas bawah kita,’’ ujar Febrio.
Hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan menerima suntikan vaksin Covid-19 untuk dosis kedua. Rencananya, vaksinasi kembali dilakukan di Istana Merdeka. ’’Sesuai jadwal yang telah ditentukan,’’ ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.
Vaksin CoronaVac yang diproduksi Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan. Masing-masing sebanyak 0,5 mililiter dengan jarak waktu 14 hari. Sebelumnya, presiden menerima suntikan pertama pada 13 Januari lalu.(jawapos)
Sumber: www.jawapos.com
