Ia mencontohkan, kasus meningkatnya harga daging ayam dan sapi serta menurunnya harga beli telur ayam pada kelompok peternak dihulunya membuktikan masalah tersebut.
“Oleh karena itu, inflasi lebih didominasi oleh naiknya harga-harga pada bahan makanan seperti naiknya harga kedelai, daging sapi, dan cabai namun hanya pada kota-kota tertentu. Sementara di kota-kota lainnya justru terjadi penumpukan pasokan komoditas tersebut dan memunculkan reaksi dari kalangan petani dan peternak,” tuturnya.
Pemerintah, kata Defiyan, harus memperhatikan jalur logistik dan distribusi pasokan komoditas pangan ini, ditengah pandemi covid 19 dan keadaan cuaca yang anomali serta kemungkinan terjadinya bencana alam.
“Harus ada kesadaran kolektif didalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membenahi secara serius fundamental perekonomian negara dan kesejahteraan ekonomi masyarakat petani, nelayan yang berada disektor hulu serta pedagang kecil disektor hilir industri,” sebutnya.
Sementara itu, bencana alam mutakhir yang terjadi di beberapa daerah, khususnya di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat menurutnya harus menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama agar logistik dan distribusi antar wilayah dalam memobilisasi pasokan bahan pangan tidak menimbulkan dampak signifikan.
“Pemerintah perlu mengantisipasi sejak dini dan mewaspadai faktor bencana alam di beberapa daerah untuk bulan-bulan berikutnya, sebab hal ini berpotensi kembali menaikkan inflasi karena terganggunya distribusi logistik,” tegasnya.
Sementara itu Januari pada daerah-daerah tertentu terjadinya inflasi yang rendah atau bahkan deflasi disebabkan oleh adanya pembatasan sosial PPKM, khususnya di Pulau Jawa-Bali yang membatasi mobilitas masyarakat untuk berbelanja. Dan, untuk daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa, deflasi terjadi karena pasokan berlebih (over supply) dan terhambatnya mobilitas ke Pulau Jawa dan Bali karena persyaratan perjalanan kesehatan yang ketat melalui tes rapid antigen dan swab sehingga cenderung dihindari masyarakat.
“Inilah kesalahan dalam manajemen resiko dan bencana yang selalu berulang kali terjadi sehingga merugikan mobilitas perekonomian bangsa dan negara, di samping koordinasi antar otoritas kementerian yang kacau,” pungkasnya. (git/din/fin)
Sumber: www.fin.co.id
