iklan Massa Leader and Organizer of Community Organization in Asia ( LOCOA) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat (5/02). Massa meminta kudeta militer Myanmar diakhiri dan semua kekuasaan publik dikembalikan kepada pemerintah sipil.FOTO : Issak Ramdhani / Fajar Indonesia Network
Massa Leader and Organizer of Community Organization in Asia ( LOCOA) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat (5/02). Massa meminta kudeta militer Myanmar diakhiri dan semua kekuasaan publik dikembalikan kepada pemerintah sipil.FOTO : Issak Ramdhani / Fajar Indonesia Network

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Indonesia dan Malaysia sepakat mendesak ASEAN membahas pergolakan politik di Myanmar, setelah terjadinya kudeta militer yang berlangsung di negara itu pada Senin (1/2/2021).

Pernyataan itu diutarakan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Dalam pernyataan pers bersama, Jokowi mengatakan, bahwa Indonesia-Malaysia sepakat mengutus menteri luar negeri masing-masing untuk mengusulkan pertemuan khusus ASEAN terkait situasi di Myanmar.

“Kami berdua sepakat meminta menteri luar negeri kedua negara untuk berbicara dengan Ketua ASEAN guna menjajaki dilakukan pertemuan khusus menlu ASEAN untuk membahas perkembangan di Myanmar,” kata Jokowi melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Jokowi mengatakan, Indonesia dan Malaysia sangat prihatin dengan kudeta yang berlangsung di Myanmar. “Kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Senada, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga menyatakan keprihatinan Malaysia soal penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah pejabat pemerintah lain oleh militer negara itu selama kudeta berlangsung.

“Malaysia menganggap pergolakan politik di Myanmar saat ini sebagai masalah yang serius bagi kawasan,” ujar Muhyiddin.

“Malaysia juga memandang serius keadaan politik di Myanmar, yang merupakan satu langkah mundur proses demokrasi di negara tersebut,” imbuhnya.


Berita Terkait



add images