JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai penangkapan sederet kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi menggerus elektabilitas mereka. Sebab, kader yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup sering. Terakhir, kader PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diamankan KPK atas kasus dugaan suap pembangunan infrastruktur.
Menurut Lucius, mereka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK selain membawa identitas pejabat publik, juga melekat identitas partainya. “Hal itu yang bukan tak mungkin akan menimpa PDIP yang kebetulan menjadi identitas politik beberapa politisi yang ditangkap KPK karena kasus korupsi,” ujar Lucius kepada wartawan, Senin (1/3).
Dia menambahkan, ada sejumlah kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi beberapa waktu terakhir. Sebelum Nurdin Abdullah, KPK juga mengamankan politikus PDIP yang juga menjabat Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Bupati non-aktif Banggai Laut, Sulawesi Tengah itu disangkakan kasus suap pengadaan barang dan jasa. Juga ada eks calon legislatif dari PDIP Andreu Misanta Pribadi yang terjerat kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Andreu merupakan mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Masih ada nama mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Menilik lebih jauh ke belakang, muncul nama politikus PDIP lainnya dalam kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Bahkan, hingga kini, KPK gagal menemukan dan menangkap Harun.
“Rentetan kasus yang melibatkan kader dari PDIP tersebut tak bisa tidak berpotensi menggerus elektabilitas partai karena sebagian warga yang terafiliasi secara ideologis dengannya mungkin saja kecewa,” katanya.
