Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru melonggarkan mobilitas masyarakat di tengah penurunan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Penegakan protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Mengingat sejumlah negara tetangga tengah mengalami lonjakan penularan.
Selanjutnya, trkait pencapaian vaksinasi. Khususnya di Jakarta memang tinggi dibandingkan daerah lain. Ketimpangan ini yang seharusnya segera dapat diisi agar penyebaran kasus tidak kembali melonjak di saat penularan virus Corona ingin tengah melandai.
“Pembatasan memang tidak bisa menghentikan penularan, tapi ini efektif mengurangi penyebaran COVID-19. Pemulihan ekonomi tidak akan optimal jika akhirnya terjadi lonjakan kasus dan kembali dilakukan PSBB atau pun PPKM lagi,” kata dia.
Siklus naik turun kasus COVID-19 tersebut pasti akan berdampak secara ekonomi maupun pada psikologis masyarakat. Endang menyebutkan penanganan pandemi bukan upaya memadamkan api yang menyala, tetapi mengupayakan tidak ada kebakaran sama sekali.
“Pemerintah bersama sama stakeholder lainnya harus bisa membumikan protokol kesehatan. Bukan aturan tegas, tapi bagaimana membumikan jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan adalah untuk keselamatan warga dan keluarga,” kata dia.
Pemerintah daerah juga harus segera memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi untuk terciptanya kekebalan kelompok. Karena, vaksinasi merupakan salah satu upaya agar warga yang terjangkit COVID-19 tidak meninggal dunia. (khf/fin)
Sumber: www.fin.co.id
