JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Pengusaha batubara di Provinsi Jambi sepakat untuk membentuk Asosiasi Pengusaha Batubara Provinsi Jambi (APBPJ). Asosiasi ini dalam waktu dekat akan dikukuhkan kepengurusannya, Asosiasi ini terdiri dari pemilih Izin Penambangan Pengangkuran (IPP), trader, pelayaran (dermaga dan tongkang) asosiasi sopir ini diketuai Dr Freddy Harris.
Dr Freddy Harris, SH, LLM, MA,CCS mengatakan, asosiasi ini bersifat lokal untuk Jambi. Asosiasi ini juga mempunyai target utama jangka pendek, menengah dan panjang terutama mengenai persoalan truk batubara.
“Tentunya kita semua tahu masyarakat Jambi yakni mengurai persoalan kemacetan akibat truk batubara yang terjadi selama ini,” ujarnya kepada wartawan, Senin (14/11/2022).
Freddy Harris mengatakan, pengukuhan kepengurusan APBPJ akan dilakukan secepatnya. Asosiasi ini lahir di Jambi, yang akan membantu menjembatani bagaimana usaha tambang batubara inii dikelola dengan baik.
Misinya, membantu pengusaha menjembatani pengusaha dengan pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari asosiasi ini, untuk membantu Jambi dalam peningkatan ekonomi.
“Insya Allah kita akan bersilaturahmi ke Gubernur Jambi, Kapolda, Ketua DPRD, Danrem untuk mencari solusi bagaimana mengatasinya. Kita bisa lakukan bersama, saya yakin jika kita lakukan bersama, semua solusi masalahnya akan teruraikan. Dan salah satu untuk menyelesaikan masalah, adalah disiplin dan tertib.
Ketika kita disiplin dan tertib, ketika kita disiplin dan tertiba, Insya Allah masalah kemacetan dan kesemrawutan ini bisa seleasai dengan baik,” kata mantan Dirjen HAKI Kemenkumham ini didampingi Direktur Eksekutif Sigit Eko Yuwono.
Freddy Harris juga sempat menyinggung soal masalah angkutan batubara yang akhir-akhir ini menimbulkan kemacetan. Menurutnya, ada 6 sampai 9 ribu truk batubara yang melintas di jalan nasional
Mengenai persoalan ini sudah dibahas dengan sesama pengusaha dan pihak terkait. “Ini sebenarnya sudah dibahas ya.
Soal transportasi atau holling. Ini akan banyak trasportir batubarat, kita beri masukan bagaimana pola pengaturan truk, soal jam, angkutan dan lainnya. Agar tidak merugikan berbagai pihak,” katanya
Freddy Harris juga mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan waktu operasional bagi angkutan truk batubara.
“Tentu kita sangat mendukung. Kita berharap pemerintah tegas dengan atuaran yang sudah dibuat. Soal Perda gubernur atau aturan tentang pengaturan operasional truk batubara, harua tegas dijalankan,” ujar Freddy Harris.
Sebab, jika persoalan angkutan truk batubara yang menimbulkan kemacetan ini dibiarkan, semua juga berdampak. Bukan hanya pengusaha, masyarakat juga. “Itu juga berdampak ekonomi,” kata Freddy Harris.
