iklan Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi Saiful Roswandi.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi Saiful Roswandi.

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Ombudsman Jambi baru-baru ini melawat ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi untuk membicarakan komitmen pembangnan jalan. Supaya kondisinya mantap seratus persen karena baru mencapai 92 persen dan 6.000 ribu lubang baru di sepanjang 1.308 KM jalan nasional.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi Saiful Roswandi berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih gigih memperjuangkan anggaran pembangunan jalan di daerah. Terutama bagi daerah yang kemampuan APBD-nya tidak cukup untuk mampu menggaet anggaran APBN.

BACA JUGA: HTK Nyatakan Siap Maju Pilkada Kerinci, Dapat Dukungan Tokoh Kerinci di Malaysia

"Sensitifitas untuk membangun harus kuat. Pemda harus sungguh-sungguh memperjuangkan anggaran terutama yang bersumber dari APBN. Kalau mengusulkan program saja tidak pernah, ya memang sulit bisa dapat bantuan. Itulah tugas Pemda dan kepala daerah," kata Saiful.

Saiful Roswandi juga meminta agar jalan Renah Pemetik Kabupaten Kerinci mendapat bantuan dari BPJN Jambi.

Saiful meyakinkan Kepala BPJN, bahwa jalan Renah Pemetik merupakan urat nadi bagi masyarakat petani di sekitarnya. Dapat dikatakan sebagian besar masyarakat Kerinci banyak yang bertani di wilayah tersebut. Mungkin ada program di BPJN yang bisa menjamah perbaikan jalan di daerah tersebut.

BACA JUGA: SAH Instruksikan Kader Gerindra Kawal dan Jaga Suara sampai Akhir Penghitungan

"Sudah sangat lama jalan Renah Pemetik tak kunjung diperbaiki. APBD Kerinci tidak terlalu kuat untuk membantu. Kalau ada program jalan untuk daerah, kita berharap BPJN Bisa ikut membantunya," Kata Saiful Roswandi.

Mendengar penjelasan Kaper, Kepala BPJN Ibnu Kurniawan langsung memaparkan beberapa program pembangunan jalan. Menurutnya, khusus untuk pembangunan jalan di daerah dapat dilakukan melalui dua program. Bisa dengan program intruksi presiden untuk pembangunan jalan daerah (INPJD), bisa melalui Intruksi Kementerian PU. Kedua hal ini bisa dilakukan bila ada usulan dari Pemerintah Daerah.

Berita Terkait



add images