JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Setelah satu pekan terhenti, aktivitas truk batu bara yang melewati jalan umum Sarolangun ke pelabuhan terdekat di Batanghari akan diperpanjang. Pasalnya, Gubernur Jambi mengindikasikan atau memberi kode penutupan operasioanlnya hingga Lebaran Idul Fitri mendatang.
Penyebabnya, karena kemacetan ulah perusahaan tambang tak bisa mengatur waktu angkutan dan rusaknya alat conveyo pemindah batu bara ke Stokpile di Pelabuhan PT.PUS di Jebak Batanghari. Serta perlu penambahan alat.
"Jadi batu bara itu, kita uji coba kemarin. Ya ternyata ketika kita uji coba, ternyata pelabuhan tidak siap, Tuks tidak siap. Terjadi kemacetan di simpang jalan nes, ada mulut tambang. Sebab ini kita hentikan. Kita minta pemilik IUP agar memastikan pelabuhan ini baik, layak, dan tidak menimbulkan kemacetan," ujar Gubernur kepada Jambi Ekspres.
Karena pertimbangan itulah, penghentian operasional truk "emas hitam" bisa dihentikan hingga hari raya Idul Fitri pertengahan April mendatang.
"Nampaknya karena belum ada dari pelabuhan itu kesiapan, ya sampai lebaran belum bisa kita evaluasi itu. Yah, intinya pemerintah sudah memberikan peluang kepada mereka, tergantung lagi, kan,"sampainya
Gubernur tak menampik, batu bara ini mempunyai dampak yang penting bagi Jambi. Terdapat dua pertimbangan yang menjadi dasar pendistribusian batu bara ini, yaitu sebagai kebutuhan bahan bakar dan bantuan peningkatan nasional.
"Memang dinamikanya luar biasa, satu sisi kita juga harus memenuhi kuota kebutuhan PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus kita operasikan untuk bahan bakar kita. Satu sisi, kita peningkatan nasional. Nah, sebagai pemerintah kita bersikap netral, bergerak pada publik, tapi tetap ya namanya kebutuhan negara kita pikirkan," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Wasgakkum Johansyah menerangkan, dari rapat satgas ditemukan kesiapan pelabuhan dan alat bongkar muat rusak dan jumlahnya terbatas.
"Ini ditemukan di PT.PUS Jebak. Jadi tindaklanjutnya akan disesuaikan dengan Andalalin yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari, semisal pintu masuk dan keluar pelabuhan harus berbeda," sampai Johansyah kepada Jambi Ekspres.
Johansyah menambahkan pihaknya meminta jalan kendaraan di pelabuhan juga agar bisa dilebarkan. Selain itu, untuk alat yang terbatas dari 5 alat agar ditambah menjadi 10.
"Agar jangan terjadi antri bongkar muat, sebab alat conveyor dari mobil ke stokpile yang rusak pekan lalu itu menjadi masalah," terangnya.
Selanjutnya, evaluasi juga menyorot agar lampu penerangan jalan dibuat, dan kantong parkir diperlebar di kawasan pelabuhan.
"Jadi kita minta segera poin evaluasi ini ditindaklanjuti, kita harap perusahaan tambang jangan beroperasi dulu menjelang PT.PUS memperbaiki alatnya. Agar nantinya kita kembali evaluasi kembali ketentuan selanjutnya bisa menampung itu (pembukaan, red)," tegas Johan.
Untuk waktu pembukaan kembali operasional batu bara, kata Johansyah, belum bisa dipastikan karena melihat kesiapan pelabuhan. Namun ia menampik memerlukan waktu yang tak sebentar.
"Intinya kita lihat kesiapan pelabuhan dahulu baru dievaluasi langkah selanjutnya. Karena operasional ini masih uji coba penggunaan jalur darat dan Sungai. Simulasi ini sifatnya hingga habis lebaran nanti baru dikaji kedepannya, sambil menunggu jalan khusus tetap harus diselesaikan," sambungnya.
Adapun untuk 3 pelabuhan lainnya di Batanghari saat ini, Johansyah mengungkapkan sedang dilakukan perbaikan.
Jalur darat yang boleh beroperasional saat ini, kata Johansyah, seperti dari mulut tambang di Muaro Jambi menuju Pelabuhan di Talang Duku.
"Satgas wasgakkum khusus Muaro Jambi tetap bekerja. Karena kewenangan pengaturan batu bara kewenangan pengwasan sudah di Kabupaten yang dilintasi, jadi Provinsi hanya memonitoring," kata Johansyah yang juga Plh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan ini.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang juga Ketua tim satgas wasgakkum batu bara Sudirman butuh kesadaran bersama baik pengusaha, angkutan (transportir) yang berizin dan Pelabuhan bisa bekerja sama dengan baik.
"Penyebab sementara kemacetan ini kami lihat karena ada ketidak patuhan para sopir, transportir terhadap pembatasan jumlah dan waktu operasional. Seharusnya mematuhi itu," sebut Sudirman.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akhirnya menyurati pemilik pelabuhan dan pemilik tambang batu bara di Sarolangun dan Batanghari. Hal itu akibat kemacetan yang terjadi pada Kamis (14/3/2024).
Dalam surat itu diterangkan terkait penghentian hauling batu bara. Surat yang ditandatangani Pelaksana Harian (Plh) Asisten Sekda bidang Perekonomian dan Pembangunan yang juga selaku Wakil Ketua Tim Satgas wasgakkum Johansyah.
Surat bernomor S.620/693/SETDA.PRKM-2.1/III itu ditujukan kepada bos tambang wilayah Sarolangun dan Batanghari. Serta juga bos atau pemilik pelabuhan Srikandi, Minimex, KDC, dan PT. Pelabuhan Universal Sumatera (PUS) Jangga Sukses Madani. (aba/mg1)
