JAMBIUPDATE.CO, KERINCI — Program bantuan sosial bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, diduga diwarnai sejumlah persoalan. Warga penerima manfaat mengeluhkan adanya dugaan mark-up harga serta pengurangan volume material bangunan yang mereka terima.
Warga pun mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan bantuan diterima sesuai ketentuan.
Sejumlah penerima manfaat mengaku minim mendapatkan informasi terkait rincian harga dan jumlah material yang menjadi hak mereka. Mereka juga menyebut tidak pernah menerima nota maupun kuitansi resmi pembelian bahan bangunan.
Berdasarkan aduan warga, sejumlah material yang diterima disebut tidak sesuai dengan alokasi yang seharusnya. Di antaranya, semen yang semestinya sebanyak 30 sak, namun yang diterima hanya 20 sak.
BACA JUGA: Telusuri Dugaan Reses Fiktif DPRD 2025, Kejari Muaro Jambi Periksa Ade Asmara
Kemudian, atap seng yang seharusnya mencapai 3 kodi, disebut hanya dikirim sekitar 1,5 kodi. Kasau berkurang dari 20 batang menjadi 18 batang, sedangkan kusen disebut hanya 5 batang dari kebutuhan 7 batang.
Untuk pintu dan kusen pintu, warga mengaku masing-masing hanya menerima 1 unit dari alokasi yang seharusnya 2 unit. Sementara engsel pintu hanya diberikan 3 set dari kebutuhan 4 set.
Material lainnya seperti paku berbagai ukuran juga disebut hanya diterima sekitar 3 hingga 4 kilogram, sementara alokasi yang disebut warga mencapai 5 kotak. Besi ukuran 8 pun disebut hanya 13 batang dari kebutuhan 14 batang.
BACA JUGA: Kemarau Panjang Melanda Bungo, Masyarakat Gelar Salat Istisqa di Halaman Mapolres
Tak hanya itu, sejumlah material penting seperti kusen jendela, besi cincin, dan papan mal disebut belum diterima oleh penerima bantuan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan warga adalah transparansi harga material. Menurut warga, pendamping lapangan berinisial YY dan AR disebut menyampaikan bahwa harga dan rincian material merupakan hasil kesepakatan antara penerima bantuan dengan toko penyedia.
Namun, warga membantah pernah dilibatkan dalam kesepakatan tersebut. Mereka juga mengaku tidak pernah diperlihatkan nota atau kuitansi pembelian material sebagai dasar perhitungan bantuan.
Kondisi semakin dipertanyakan setelah pengiriman material tahap kedua disebut dihentikan dengan alasan anggaran telah habis. Padahal, sejumlah rumah penerima bantuan masih dalam proses pembangunan dan belum selesai.
“Hampir semua bahan bangunan dikurangi. Pengiriman tahap kedua dihentikan dengan alasan uang habis, sementara nota pembelian tidak pernah kami lihat,” ujar salah seorang warga penerima manfaat.
Atas kondisi tersebut, warga menduga terdapat penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program bantuan bedah rumah tersebut. Mereka meminta pihak berwenang tidak hanya memeriksa jumlah material yang telah disalurkan, tetapi juga menelusuri mekanisme pengadaan dan harga bahan bangunan.
Warga juga mendesak Dinas Perkim, Dinas Sosial, serta aparat pengawasan internal pemerintah daerah melakukan investigasi dan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program.
Selain itu, warga berharap toko penyedia material turut diaudit untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, nota pembelian, jumlah material yang dibeli, dan material yang diterima oleh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Perkim dan Dinas Sosial belum memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut. Konfirmasi dan hak jawab dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan warga tetap terbuka.(Hdp)
