iklan LALU LINTAS:  Seorang polisi terlihat mengatur arus lalu lintas di salah
satu jalan di Kota Jambi. Untuk 2014, target pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB) akan dinaikkan.
LALU LINTAS:  Seorang polisi terlihat mengatur arus lalu lintas di salah satu jalan di Kota Jambi. Untuk 2014, target pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akan dinaikkan.
Pada tahun 2014 mendatang, pihak Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jambi mengaku akan menaikkan target pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hal ini mengingat betapa potensialnya sektor ini dalam rangka menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.

Saat ini saja, menurut Amir Sakib, Kepala Dispenda Provinsi Jambi, dari target Rp 189 Miliar (M) setelah anggaran perubahan 2013, pihaknya berhasil merealisasikan hingaa 89 persen mencapai angka Rp 170 M.

“Kita sudah membuat estimasi untuk tahun 2014 mendatang. Melihat potensi saat ini, ada kemungkinan akan dinaikkan targetnya. Mungkin lebih dari Rp 200 Miliar,” katanya usai pembukaan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, di Shanghai Room Hotel Abadi, Senin (21/10).

Berdasarkan data dari Dispenda Provinsi Jambi penerimaan PBBKB sebanyak Rp 170 miliar. Diantaranya dari Pertamina yang menyetor mencapai Rp 161 miliar lebih. Selain itu, Petro Andalan Nusantara sebesar Rp 6 miliar lebih. Kemudian, perusahaan Petronas Niaga Indonesia telah menyetor pajak sebesar Rp 250 juta dan juga Pertamina Patraniaga yang mencapai Rp 1 miliar.

Namun begitu, dia mengaku, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi masih menghadapi kendala dalam perealisasaian PAD sektor itu. Diantaranya, adanya dugaan perusahaan penyedia, suplier maupun penyalur BBM yang tidak menyetorkan pajak. "Ada kemungkinan suplier maupun penyalur tidak setor," sebutnya.

Ditanya perusahaan yang tidak menyetor dan potensi adanya kebocoran, Amir Syakib mengatakan itu bakal dilakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. "Itu juga bakal kita bicarakan lebih lanjut," katanya singkat.

Permasalahan lain yakni masih banyak ditemukannya kendaraan kendaraan tambang, perkebunan, perusahaan yang masih mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU. "Memang ini tidak berpengaruh terhadap pendapatan, tetapi ini kan tidak tepat sasaran," kata Amir.

sumber: je

Berita Terkait



add images