JAMBIUPDATE.CO, BUNGO - Inflasi Muaro Bungo yang menembus 6,46 persen kembali menegaskan pola lama yang berulang. Lonjakan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama, dengan komoditas volatil seperti cabai hampir selalu berada di pusat gejolak. Namun di balik kenaikan harga di pasar, tersimpan persoalan yang lebih dalam berupa rapuhnya sistem distribusi dan ketahanan pangan daerah.
Inflasi 6,46 persen di Muaro Bungo hari ini menjadi cermin bahwa persoalan harga bukan hanya soal cabai mahal, melainkan tentang fondasi ekonomi daerah yang masih rentan. Tanpa pembenahan struktural, istilah ‘harga makin menggila’ berpotensi terus menjadi kenyataan berulang.
Pengamat ekonomi Jambi, Noviardi Ferzi, menilai angka 6,46 persen bukan sekadar fluktuasi musiman. “Inflasi 6,46 persen ini bukan kenaikan harga biasa, tetapi indikator bahwa sistem distribusi pangan Muaro Bungo belum resilien. Begitu ada gangguan pasokan, pasar langsung bereaksi ekstrem,” tegasnya.
Data menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau melonjak 6,46 persen, jauh melampaui kelompok lain seperti pakaian dan alas kaki yang hanya naik 1,36 persen. Ketimpangan ini memperlihatkan tekanan inflasi lebih dipicu supply shock ketimbang lonjakan konsumsi. Dalam situasi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kuat, kenaikan harga pangan menjadi pukulan paling berat karena menyasar kebutuhan pokok.
Menurut Noviardi, Muaro Bungo menghadapi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Ketergantungan pada pasokan luar daerah, rantai distribusi yang panjang, serta minimnya fasilitas penyimpanan membuat harga sangat sensitif terhadap cuaca, hambatan transportasi, maupun kenaikan biaya logistik nasional. “Kita seperti tidak punya bantalan. Cabai naik sedikit, inflasi langsung melonjak. Artinya buffer stock dan manajemen rantai pasok belum berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pola berulang ini bukan lagi sekadar faktor musiman. “Kalau setiap tahun inflasi dipicu komoditas yang sama, itu bukan lagi gejala sementara. Itu tanda ada problem sistemik yang belum dibenahi,” katanya.
Langkah operasi pasar, menurutnya, hanya efektif sebagai peredam jangka pendek. Tanpa sistem pencegahan yang kuat, gejolak akan terus terjadi. Noviardi mendorong penguatan kerja sama antar daerah penghasil, pembentukan buffer stock yang terencana, serta percepatan investasi pada irigasi dan infrastruktur logistik. “Monitoring harga harus real-time dan respons kebijakan tidak boleh menunggu angka inflasi diumumkan. Pemerintah daerah harus bergerak sebelum gejolak membesar,” jelasnya.
Ia mengingatkan, stabilitas harga pangan bukan sekadar target statistik, melainkan soal perlindungan daya beli masyarakat. “Selama logistik, irigasi, dan kemitraan distribusi tidak diperkuat, inflasi pangan akan terus menjadi siklus tahunan. Dan yang paling terdampak selalu masyarakat kecil, karena kebutuhan pokok adalah pengeluaran terbesar mereka,” pungkasnya.(*)
