iklan
Jelang tes honorer kategori dua (K2), pejabat daerah semakin rajin wara-wiri ke pusat. Mereka berupaya meloloskan honorer kategori satu (K1) dari daerahnya untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Kalaupun tidak lolos, diupayakan agar diluncurkan ke honorer K2.

Seperti yang terpantau di Media Center Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tiga hari terakhir, banyak kalangan eksekutif maupun legislatif daerah berbondong-bondong ke KemenPAN-RB.

"Kami menginginkan honorer K1-nya bisa diangkat CPNS. Tapi sekarang statusnya tidak jelas, apakah honorer K1 memenuhi kriteria atau tidak," kata Yohanis Lintin, anggota DPRD Tana Toraja, Sulsel, di media center Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu (23/10).

Dia menambahkan, seluruh honorer K1 Tana Toraja belum ada kejelasan sehingga membingungkan daerah. Keluhan serupa diungkapkan Taufiqurrahman, anggota Komisi A DPRD Kota Gorontalo.

"Tes honorer K2 sudah mepet sekali, tapi belum ada kejelasan nasib honorer K1 yang diaudit tujuan tertentu. Kalau misalnya mereka dinyatakan tidak memenuhi kriteria, bagaimana nasib mereka," terangnya.

Dia berharap pemerintah pusat tidak diam dengan masalah itu. Apalagi masalah honorer K1 belum sepenuhnya tuntas.

"Tolong honorer K1 diperhatikan. Jangan sampai sudah tes K2, honorer K1 tidak jelas nasibnya," pungkasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar tidak menampik kalau ada sejumlah kalangan yang mengatakan bahwa keadaan birokrasi ini luar biasa parah. Namun dia yakin, kondisi birokrasi bisa diperbaiki secara bertahap.

“Kita tidak bisa tarik mundur, tetapi harus jalan terus. Kita yakin bahwa birokrasi ini bisa berubah,” ujar Azwar saat pelantikan pejabat eselon I, III, dan IV KemenPAN-RB, Rabu (23/10).

Dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, sudah ada beberapa capaian. Dalam dua tahun terakhir telah berhasil mengurangi jumlah PNS, hal yang dulu saat sulit dilakukan, karena seolah-olah PNS merupakan jaring  pengaman sosial. Kursi PNS bukan lapangan kerja yang diobral.

“Ini sama sekali tidak benar. Pikiran itu harus kita ubah, PNS adalah sekelompok orang yang bekerja untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.

Terkait dengan rekrutmen CPNS secara terbuka, sekarang sebagian masyarakat sudah mulai percaya. “Mungkin 50 persen percaya, dan 50 persen belum. Tugas kita membuat 100 persen percaya,” tegasnya.

Tahun lalu, rekrutmen dari jalur pelamar umum hanya 11 ribu, tidak begitu kelihatan. Tahun ini ada 65 ribu,  ditambah dengan honorer K2 sekitar 600 ribu. Tahun depan, lanjut Azwar, mesti dipukul sekali lagi.

“Saya kira  tiga tahun ini menjadi memori nasional. Jangan sampai balik lagi seperti dulu,” imbuhnya.

sumber: je

Berita Terkait



add images