Calon mahasiswa (Cama) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwarnai dengan anak pejabat. Dua diantaranya anak dari Kepala BKD Provinsi Jambi, Ambok Tuo. Saat ini Cama yang diantaranya anak pejabat tersebut akan masuk asrama Jatinangor.
Hal ini diakuinya sendiri ketika dikonfirmasi media ini, Rabu (23/10). “65 orang yang lulus dari asalnya kemarin 363 orang yang ikut awalnya. Mereka itu sudah ikut semua tahapan, kesehatan, TKD namun masih ada tes lagi,” ujarnya.
“Tanggal 27 ke Jatinangor. 28 itu tes psikologi, administrasi, kesehatan dan kesamaptaan, setelah itu baru masuk (resmi cama IPDN, red). Yang 65 itu belum bisa dipastikan lulus, itu belum tahu,” ujarnya.
Ditanya, kapan mereka nantinya masuk ke dalam asrama untuk belajar di IPDN? Menurutnya, pada tanggal 27 mendatang itu calon mahasiswa IPDN sudah masuk asrama. “Kita lakukan pengetesan. Setelah dites baru tanggal 1 atau tanggal 2 itu diserahkan mahasiswanya oleh pemda. Nanti setelah itu baru Diksarnya. Setelah itu baru dinyatakan lulus,” ujarnya.
Dia mengakui sendiri jika anaknya sebanyak 2 orang lulus dalam seleksi tersebut. Dikatakannya, dalam seleksi itu, memang ada banyak anak pejabat yang ikut serta. “Ada anak pejabat, macam-macam yang ikut dan itu lulus. Anak pejabat banyak yang lulus, anak saya ada yang lulus malahan itu ada 2 orang. Selain itu, anak Fauzi tak lulus, anaknya biro keuangan tak lulus,” sebutnya.
Sebelumnya, dia juga pernah mengakui, beberapa diantara peserta seleksi IPDN kali ini adalah anak-anak pejabat. “Beberapa diantaranya juga ada anak camat, anak kepala dinas dan DPRD,” katanya beberapa waktu lalu.
Dia juga tak sungkan mengatakan, jika seleksi itu juga diikuti oleh dua orang anaknya. Namun, dia menjamin seleksi berlangsung transparan dan bebas dari intervensi berbagai pihak. Apalagi, katanya, tes IPDN kali ini turut diawasi oleh KPK.
Menurutnya, pelaksanaan tes Praja IPDN ini langsug dilakukan oleh tim dari Jakarta. "Nggak boleh ada intervensi, karena pelaksana tes langsung dari tim Jakarta. Dan kita usahakan untuk tahun ini penerimaan sebersih mungkin," ucapnya.
Test itu sendiri meliputi seleksi administrasi di kabupaten/kota, psikotes yang dilakukan psikolog dari TNI, tes kesehatan, kesamaptaan, tes Kemampuan dasar (TKD) serta Penilaian Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) yang akan dilakukan di Jatinangor, Jawabarat.
Di sisi lain, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar menduga ada indikasi titipan dalam seleksi IPDN tahun 2013 ini. Hanya saja, laporan itu baru sebatas laporan lisan saja. Belum ada laporan tertulis yang masuk ke Komisi I DPRD Provinsi Jambi.
“Kita dapat gambaran katanya itu (penentuan kelulusan, red) wewenang pusat. Katanya KPK ada disana dan Polri juga digandeng dalam seleksinya. Namun yang ditunggu masyarakat itu kan hasilnya,” sebutnya beberapa waktu lalu.
Dia mengaku, ada pihak yang sudah menginformasikan kepada dirinya bahwa ada cama titipan pejabat yang masuk di IPDN terebut. “Kalau sesuai harapan dan tak ada indikasi titipan, ya berarti benar yang dilakukan oleh BKD. Jika nanti ada keluhan, itu akan jadi pertanyaan dan harus dijawab,” ungkapnya.
Soal celah untuk menyelewengkan proses seleksi sendiri, dia mengatakan, pasti ada. “Sebaik apa pun di Indonesia, indikasi kecurangan seperti itu pasti ada. Sejauh ini, sebatas omongan secara lisan sudah ada indikasi kecurangan (titipan, red) memang ada yang datang ke saya. Namun ya kita lihat dulu lah,” katanya.
Dia mengaku, indikasi calon mahasiswa titipan itu memang ada. Namun, dia mengatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak. “Ada indikasi mau ada titipan, ya namun baru indikasi. Kita akan lihat dari hasil penerimaan itu,”pungkasnya.
sumber: je
