iklan Ilustrasi.
Ilustrasi.

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Sejumlah fraksi di DPRD Kota Jambi masih belum setuju terkait rencana pemerintah untuk menerbitkan kartu kendali. Sebab, rencana tersebut sempat menimbulkan kegaduhan ditingkat masyarakat.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi, Jasrul mengatakan rencana tersebut sebaiknya ditunda, supaya tak membuat resah masyarakat. Selain belum ada payung hukum yang jelas, juga bisa menyebabkan tumpang tindih kebijakan.

Sementara Ketua DPRD Kota Jambi M Nasir meminta supaya pemerintah melakukan update data UMKM. Sehingga data pelaku UMKM ini dapat terpantau setiap bulannya. Hal ini berkaitan erat dengan penggunaan gas elpiji 3 kilogram.

"Ini harus di data secara benar, supaya kalau memang gas elpiji 3 kilogram kurang, kita bisa minta tambah ke kementrian, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat," katanya.

Kata Nasir, salah satu kelemahan pemerintah dari dulu adalah soal pendataan. Oleh karenanya, pihaknya meminta data terupdate pelaku UMKM sebelum kebijakan kartu kendali di terbitkan. (hfz)


Berita Terkait



add images