JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Longsor kembali terjadi pada beberapa titik di ruas jalan nasional Sungai Penuh via Tapan, tepatnya di kawasan Puncak, Selasa (13/11) malam. Longsor mengakibatkan ratusan kendaraan roda empat dan roda enam tidak bisa melintas.

Menanggapi hal ini, H Bakri, anggota DPR RI dari Dapil Jambi mengatakan, pemerintah pusat sebenarnya telah menganggarkan dana untuk penanganan daerah rawan longsor, seperti jalan Sungai Penuh-Tapan.

Bahkan H Bakri menyebutkan, sudah ada pemetaan terhadap titik-titik rawan longsor di lokasi tersebut. Namun sayangnya, penanganan daerah rawan longsor di jalan Sungai Penuh-Tapan terkendala karena sebagian daerah tersebut masuk kawasan hutan lindung.

"Sebenarnya sudah ada anggaran untuk daerah-daerah rawan bencana, khususnya jalur distribusi BBM dan bahan pokok. Namun terkendala hutan lindung," kata H Bakri, Rabu (14/11).

Anggota Komisi V DPR RI itu tidak menapik adanya aturan terkait pemanfaatan hutan lindung. Namun demikian, H Bakri berharap ada sedikit kelonggaran, agar masalah longsor di jalan Sungai Penuh-Tapan yang masih sering terjadi bisa diatasi.

"Terkait hutan lindung ini, aturannya memang sudah jelas. Namun kita berharap ada kelonggaran bagi pemerintah, terkait penanganan daerah rawan bencana ini," pungkasnya. (*/wan)


Komentar

Berita Terkait

Fachrori: Pemprov Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan

Bakri Terus Monitoring Program Kotaku di Jambi

Dinsos dan BPBD Jambi Kurang Siap Hadapi Bencana

Jogging Track Danau Sipin Terendam, Ini Tanggapan Wawako Jambi

Rekomendasi




add images