Ilustrasi.
Ilustrasi. (Net)

JAMBIUPDATE.CO, LEBANON- Warga Lebanon melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran sejak Jumat (18/10) kemarin. Mereka memprotes rencana Pemerintah mengenakan pajak baru pada aplikasi pengiriman pesan gratis seperti WhatsApp.

Pemerintah Lebanon telah mengusulkan pajak harian sebesar Rp30 ribu untuk WhatsApp. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan kenaikan pajak untuk rokok dan bensin pada anggaran tahun 2020.

Protes pun dimulai dengan beberapa orang berkumpul di Beirut tengah. Hingga massa dengan cepat meningkat menjadi yang terbesar di negara itu sejak pemberontakan krisis sampah pada tahun 2015 lalu.

Ratusan orang berkumpul di dekat kantor pusat Pemerintah dan gedung Parlemen di Beirut tengah. Polisi anti huru hara dikerahkan. Para pengunjuk rasa meneriakkan: “Revolusi!”  dan “Pencuri!”  Mereka merujuk pada korupsi yang meluas di negara itu yang memiliki beban utang tertinggi di dunia.

Beberapa pemrotes melemparkan batu, sepatu, dan botol air ke pasukan keamanan dan hingga terjadi bentrok dengan polisi. Mereka melampiaskan kemarahan pada politisi yang mereka tuduh korupsi selama beberapa dasawarsa, membuat negara itu terjerumus dalam kekacauan ekonomi yang dalam.

Mereka juga menutup jalan-jalan di bagian lain Libanon, termasuk kota Tripoli di utara, Tirus di selatan dan Baalbek di timur laut. Beberapa pengunjuk rasa mengatakan mereka akan tinggal di jalanan sampai pemerintah mengundurkan diri.

“Kami memilih mereka dan kami akan menyingkirkan mereka dari kekuasaan,” kata seorang pemrotes kepada stasiun TV setempat.

Kemarahan publik telah membara sejak parlemen mengeluarkan anggaran penghematan pada bulan Juli, dengan tujuan mengurangi defisit negara.

Dilansir ABC, Menteri Dalam Negeri Raya al-Hassan mengatakan, kebijakan itu diambil sebagai upaya membantu warga Lebanon dalam mendongkrak perekonomian.

“Pemerintah berusaha membantu warga Lebanon menghindari keruntuhan. Jika pemerintah lain dibentuk maka akan mengambil langkah yang sama,” kata al-Hasan.

Sementara itu, Menteri Telekomunikasi Mohamed Choucair muncul di TV setelah protes dimulai dan mengatakan Perdana Menteri Saad Hariri telah memintanya untuk membatalkan pajak yang diusulkan di WhatsApp. (abc/dal/fin).


Sumber: www.fin.co.id

Komentar

Berita Terkait

Akan Ada Menteri dari Kalangan Nahdlatul Ulama?

Kecelakaan Maut di JTTS, 4 Penumpang Sedan Tewas Terbakar

BKN Umumkan Alur Pendaftaran dan Jadwal Tes CPNS

Rekomendasi




add images