JAMBIUPDATE.CO, SENGETI- Kinerja Bupati Muaro Jambi dan Kepala OPD nya terua mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif, jika sebelumnya terkait pekerjaan fisik yang banyak kejanggalan, kali ini terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada Legislatif.
Kritikan yang disampaikan ini terkait isi LKPJ yang terkesan asal asalan, dimana banyak terjadi kesalahan dalam pembuatannya, padahal LKPJ ini adalah hal yang sangat penting dalam penjabaran kinerja Eksekutif selama tahun 2019 lalu.
Kritik tajam ini disampaikan oleh Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi melalui Juru bicaranya Drs. Ulil Amri ME yang disampaikan dalam Rekomendasi atas LKPJ Bupati Muaro Jambi tahun 2019 lalu.
Beberapa hal yang disoroti dalam LKPJ yang tersebut adalah datang yang disampaikan tidak akurat, tidak ter update dan tidak sesuai fakta di lapangan.
"Jadi dalam LKPJ yang disampaikan tersebut tercatat Kecamatan Kumpe adalah memiliki populasi penduduknya yang paling padat, padahal itu salah, kecamatan Jaluko lah yang paling banyak populasinya, hal ini tentu sangat fatal karena kesalahan data akan menyebabkan kesalahan pengambilan kebijakan,"ujar Ulil Amri
Lebih lanjut Ulil juga menyebutkan bahwa dalam LKPJ yang disampaikan tidak terdapat redaksi tahun 2019, hal ini menyiratkan data tidak terupdate dengan baik.
"Didalam LKPJ tersebut, banyak OPD yang tidak menyajikan data tidak lengkap terkait kondisi Muarojambi saat ini, dimana OPD menyajikan Data yang ideal secara nasional saja bukan kondisi di Muarojambi, seperti contoh Diknas yang menyajikan data keadaan Guru 1/20, dimana 1 guru menangani 20 siswa /, namun kondisi dilapangan diketahui bahwa yang mayoritas mengajar adalah guru Honorer bukan guru PNS,"tukas Ulil Amri
Untuk itu, Fraksi PAN meminta Bupati Masnah agar lebih menekankan kepada OPD agar menyajikan LKPJ yang lebih baik dan sesuai kondisi kenyataan di lapangan.(era)
