JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Rencana pergelaran kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2022 dan 2023 akhirnya kandas. Pasalnya, pesta demokrasi lima tahunan ini akan bersamaan dengan Pileg dan Pilpres pada 2024 mendatang.
Artinya, di Provinsi Jambi sendiri ada 11 kabupaten/kota yang akan menghadapi kontestasi politik Pilkada serentak 2024 termasuk Pilgub Jambi.
Hal ini tentu berpotensi membuat penyelenggara yakni Bawaslu dan KPU akan mengalami kesulitan, terutama di daerah. Pasalnya, jarak waktu antara pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, hanya beberapa bulan dalam satu tahun.
Dimana Pileg dan Pilpres direncanakan digelar April 2024 sementara Pilkada serentak digelar November 2024. Ini yang diprediksi penyelenggaranya harus ekstra kerja keras kalau tidak mau disebut akan kelimpungan.
Hal ini dikarenakan batalnya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
Komisioner KPU Provinsi Jambi, Apnizal, menyebutkan, keserentakan kontestasi politik ini yang digelar 2024 membuat beban kerja penyelenggara pemilu semakin berat.
"Ketika digelar bersamaan, semua dikerjakan bersamaan dengan tahapan Pilkada dan Pemilu, tentu sangat berat dan rumit," katanya saat dikonfirmasi jambiupdate.co.
Seperti halnya dengan Pemilu 2019 lalu yang digelar bersamaan, kata Apnizal, sejumlah penyelenggara Pemilu banyak yang tumbang karena kelelahan dalam menyiapkan segala persiapan di setiap tahapan.
"Persiapannya bukan kerja ringan, apalagi ini kan ada 11 kabupaten/kota termasuk Pilgub Jambi yang menggelar Pilkada. Ditambah lagi Pilpres dan Pileg, tentu akan sangat berat," bebernya.
Kendati demikian, lanjut Apnizal, KPU RI tentunya akan mencari formula yang cocok dalam mensiasati tahapan kontestasi politik kali ini. "Tahapan setahun sebelum pelaksanaan, harus dipersiapkan dengan matang," tukasnya. (wan)
