Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. (dpr.go.id)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus berharap KPK melakukan tugas secara profesional dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dia berharap asas praduga tak bersalah juga dikedepankan KPK dalam menyelidiki kasus ini.

Menurutnya, sebagai negara hukum, maka azas praduga tak bersalah mesti dijunjung tinggi. Penanganan perkara ini juga harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

“KPK silakan melaksanakan tugasnya melakukan proses pemeriksaan, sementara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga akan melakukan pendampingan sesuai dengan tupoksinya,” ujar Guspardi kepada wartawan, Sabtu (1/5).

Berdasarkan informasi dari KPK dalam temuan awalnya, Azis terseret dalam kasus dugaan korupsi ini lantaran menjembatani pertemuan antara penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial di rumah dinasnya, Oktober 2020.

Komisi antirasuah itu menduga Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengenal penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dari ajudan Azis yang juga anggota kepolisian. Legislator asal Sumatera Barat ini pun berharap, jangan ada intervensi dari pihak manapun dalam mengusut kasus yang menyeret nama Azis Syamsuddin ini.

“Persoalannya adalah masalah hukum dan tidak perlu di politisir. Sebagai lembaga di mana Pimpinan DPR bersifat kolektif koligial tidak akan berpengaruh dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya terhadap persoalan ini. Dan tetap berjalan seperti biasa, tidak terganggu dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang dilakukan KPK tersebut,” katanya.

Guspardi meminta para anggota dewan untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai terseret kasus hukum. “Ke depan, dirinya mendorong seluruh wakil rakyat tetap berhati-hati dalam melakukan tugas kedewanan. Begitu juga terhadap hal-hal yang bersifat sensitif. Jangan sampai terjebak terhadap persoalan hukum,” ungkapnya.

“Saya percaya Pak Azis Syamsuddin ini mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Tapi berikutnya kita tidak tahu apa keterangan yang telah disampaikan oleh Wali Kota Tanjungbalai Syahrial kepada KPK, sehingga Pak Azis terseret dalam kasus ini, tentu perlu dibuktikan,” kata Anggota Baleg DPR RI tersebut.


Komentar

Berita Terkait

Longsor di Tapanuli Selatan, 3 Orang Tewas

Bandara Soetta Diperketat, Paska WN India Masuk

Presiden, Menteri, PNS, PPPK, Mendapat THR dan Gaji ke-13

Kabar Gembira! Ribuan Honorer Pemkot Bakal Dapat THR

Takut Digempur TNI-Polri, KKB Papua Minta Damai

Rekomendasi




add images