JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memiliki pandangan terkait pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang kemarin disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Analis CITA, Fajry Akbar mengatakan, selama pandemi, APBN telah bekerja keras untuk mengatasi pandemi maupun dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan serta menjaga keberlangsungan dunia usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Di tahun 2020, realisasi program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp575,8 triliun. Sedangkan di tahun 2021, anggaran PEN naik menjadi Rp744,75 triliun.
“Dalam mengatasi pandemi, Pemerintah memang perlu melakukan banyak perbaikan. Namun dalam mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah telah berhasil mengeluarkan ekonomi Indonesia dari jurang resesi. Pada kuartal II tahun 2021 (Q2/2021), ekonomi Indonesia dapat tumbuh 7,07 persen year-on-year. Memang, ada low-base effect yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik tinggi. Namun kita juga tak bisa menafikan peran pemerintah melalui APBN dalam mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Fajry di Jakarta, Selasa (17/8).
Ia mencontohkan, adanya kebijakan relaksasi PPnBM bagi Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini merespon industri alat angkutan untuk tumbuh 45,7 persen di Kuartal II-2021, jauh lebih tinggi dari sub-sektor industri pengolahan lainnya. Sedangkan industri pengolahan sendiri merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi di Kuartal II-2021.
“Dari sinilah kita dapat melihat peran pemerintah (kebijakan pajak) dalam mendorong perekonomian,” ungkapnya.
Namun demikian, kata Fajry, ada konsekuensi yang hadir dari kebijakan fiskal yang diambil pemerintah. Di tahun 2020, defisit anggaran memburuk dari Rp348,7 triliun di tahun 2019 menjadi Rp947,7 triliun di tahun 2020 atau 6,14 persen dari PDB. Sedangkan di APBN 2021, defisit anggaran diperkirakan sudah membaik menjadi Rp961,5 triliun atau 5,82 persen dari PDB.
“Meski defisit anggaran ( Persen dari PDB) kita masih lebih baik dibandingkan banyak negara disaat pandemi, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan aspek ketersinambungan fiskal,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Fajry, dalam APBN 2022 Pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan fiskal counter cyclical yang mampu mendorong ekonomi namun juga menjaga ketersinambungan fiskal serta mengelolanya secara prudent.
“Kami setuju dengan arah pemerintah bahwasanya APBN 2022 harus dapat dijadikan dasar atau pijakan dalam konsolidasi fiskal namun menurut kami peran APBN 2022 dalam mendorong perekonomian juga tak boleh dikurangi,” tegasnya.
