JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Maklumat tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi resmi dikeluarkan oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono.
Maklumat ini ditandatangani langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono pada Jumat 25 Juli 2024.
Dalam maklumat Kapolda Jambi ini menyebutkan, pembakaran hutan dan lahan adalah merupakan perbuatan kejahatan atau tindak pidana karena menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti flora dan fauna.
Selain itu dapat mengganggu kesehatan yang diakibatkan oleh asap dan juga gangguan terhadap kegiatan masyarakat antara lain pendidikan, transportasi dan perekonomian.
Kasubbin Penmas Bidhumas Polda Jambi, Kompol Muhammad Amin Nasution mengatakan, maklumat Kapolda Jambi ini berisi tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi.
Pembakaran hutan dan lahan, disampaikan Amin, dapat merusak lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat.
"Terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan sanksi hukum yang berat dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, Jumat (26/7).
Adapun perundang-undangan yang dimaksud yakni:
• Pasal 187 KUHP apabila dengan sengaja menimbulkan kebakaran, sanksi pidana kurungan 12 tahun
• Pasal 188 KUHP apabila karena kealpaan (kelalaian menyebabkan kebakaran), sanksi pidana kurungan 5 tahun
• Pasal 78 ayat 3 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan "setiap orang dengan sengaja membakar hutan, sanksi pidana kurungan 15 tahun dan denda Rp 15 miliar
• Pasal 108 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup "setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar
• Pasal 108 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan "setiap pelaku usaha yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.
"Terhadap hutan dan lahan yang dibakar akan dikenakan status quo. Sebagai bukti terjadinya kejahatan dan dilarang dimanfaatkan oleh siapapun juga sampai ada keputusan hukum yang tetap (inkracht)," jelas Amin. (raf)
