JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menyoroti keras minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal di sektor minyak dan gas (migas), khususnya di PT Jadestone.
Ketua Komisi II DPRD Tanjabbar, Sufrayogi Saiful, secara tegas membantah klaim sepihak yang dilontarkan pihak perusahaan terkait persentase pekerja asli daerah. Menurutnya, realita di lapangan berbanding terbalik dengan data yang disampaikan perusahaan.
BACA JUGA: Gubernur Al Haris: Pengusaha dan Pekerja, Satu Kesatuan yang Tak Bisa Dipisahkan
Yogi mengaku telah melakukan penelusuran dan koordinasi langsung dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat untuk memastikan kebenaran data tersebut.
"Saya baru saja berkoordinasi dengan teman-teman di Disnaker. Faktanya, sampai hari ini Sumber Daya Manusia (SDM) asli warga Tanjabbar yang masuk ke sana perusahaan itu masih sangat kecil," tegasnya.
Menyikapi ketimpangan ini, Sufrayogi mendorong adanya tindakan nyata untuk memastikan hak-hak masyarakat lokal terakomodir. Ia juga mendukung penuh langkah konkret yang diinisiasi oleh pimpinan DPRD Tanjabbar dalam menekan perusahaan migas agar lebih berkontribusi bagi daerah.
"Ke depan, ini adalah langkah konkret yang dilakukan oleh pimpinan. Bagaimana perusahaan-perusahaan migas ini wajib memberikan ruang yang terbaik untuk masyarakat Tanjabbar, baik dalam hal bagi hasil maupun pembukaan lapangan pekerjaan,"sebutnya.
Adapun dalam acara kunjungan kerja spesifik Anggota DPR-RI Cek Endra di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kamis (30/4/2026), Safei selaku Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menyatakan mayoritas tenaga kerja Jadestone merupakan tenaga kerja lokal.
"Sebagai informasi tenaga kerja Jadestone diatas 90 persen adalah tenaga kerja lokal Tanjabbar, " sebut Safei.
Saat hendak dikonfirmasi lebih lanjut terkait keakuratan datanya, Safei tak lagi tampak di lokasi acara Kunkerspik usai memberikan pemaparan singkatnya. (aan)
