JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Sembilan fraksi DPRD Provinsi Jambi menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018 melalui sidang paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (19/6).
Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Jambi 2018 sebelumnya disampaikan Gubernur Jambi Fachrori Umar dalam sidang paripurna yang digelar, Senin (17/6).
Fraksi Demokrat, yang disampaikan Nasri Umar, dalam penyampaian pemandangan umum terhadap Ranperda tersebut mempertanyakan arah pembangunan daerah yang terkesan tanpa arah dan tanpa prioritas pembangunan, baik pencapaian sasaran maupun pemerataan pembangunan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan, kesejahteraan rakyat.
Fraksi PDIP melalui juru bicara, Mesran, salah satunya minta Pemprov Jambi untuk lebih tepat waktu dalam merealisasi sertifikasi guru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian Fraksi Golkar melalui juru bicara, M Juber, berharap Pemprov Jambi terus berupaya dalam optimalisasi realisasi APBD, sehingga benar-benar berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara, Elvi Andriani salah satu mengingatkan Pemprov Jambi atas kondisi pendapatan daerah saat ini, sehingga dapat diambil langkah strategis, cermat dan jitu sesuai semangat otonomi daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat tercapai sebagaimana mestinya.
Fraksi PAN dengan juru bicara, Sri Herlita, dalam salah satu tanggapan mendorong agar aparatur daerah, dalam hal ini OPD yang bersentuhan langsung dengan layanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan yang prima. Sehingga pada gilirannya hasil Ombudsman Jambi terhadap kinerja OPD juga menunjukkan prestasi yang menggembirakan.
Selanjutnya Fraksi Restorasi Nurani melalui juru bicara, Epi Suryadi, salah satunya menyampaikan perlu optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak, hal ini penting mengingat perlunya upaya untuk meningkatkan PAD murni, mengingat peningkatan realisasi PAD dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan yang dalam hal ini hanya menyentuh pada angka 4,86 persen.
Kemudian Fraksi PPP yang disampaikan, Mauli, berharap capaian APBD perubahan tahun anggaran 2019 yang meningkat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi secara signifikan.
Fraksi Bintang Keadilan yang disampaikan, Supriyanto, salah satunya mengatakan pada sisi pendapatan daerah, masih terdapat PAD yang bersumber dari retribusi daerah terutama pengelolaan kekayaan daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan.
Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang disampaikan Sainuddin meminta penjelasan dan sekaligus menyarankan agar Gubernur Jambi mengambil langkah penyelesaian terhadap asset daerah dan dana bergulir Kupem. Fraksi Kebangkitan Bangsa minta gubernur membentuk tim penyelesaiannya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi, M Dianto mengapresiasi dan menyambut baik seluruh pandangan umum fraksi fraksi dan semuanya telah menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
"Kami sangat berterima kasih sekali atas semua pandangan umum yang telah disampaikan oleh setiap fraksi, selanjutnya akan kami pelajari lebih lanjut lagi untuk memberikan penjelasan terkait seluruh pertanyaan, masukan dan saran yang disampaikan oleh setiap fraksi," kata Sekda. (*/wan)
