Secara terpisah, pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menilai, tidak ada salahnya jika untuk sementara pendaftaran haji dihentikan dahulu. ’’Istilahnya moratorium atau penghentian sementara,’’ katanya. Tujuannya, antrean haji tidak semakin panjang.
Moratorium pendaftaran haji bukan berarti menghalangi orang untuk beribadah. Tetapi, menurut Dadi, itu murni untuk manajemen atau pengelolaan penyelenggaraan haji. Tinggal bagaimana pemerintah bersama DPR membuat sandaran hukum yang tepat. Seperti landasan kajian keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dadi mengaku sempat kaget ketika pemerintah memutuskan kembali tidak memberangkatkan jamaah haji. Bagi dia, tidak ada penyelenggaraan haji untuk dua tahun berturut-turut adalah kondisi luar biasa. Semula dia memperkirakan Kemenag bakal menunggu keputusan Arab Saudi sampai mendekati penyelenggaraan haji.
Keputusan pembatalan haji kemarin disampaikan langsung Menag Yaqut Cholil Qoumas. Berbeda dengan tahun lalu, kali ini Kemenag menghadirkan banyak pihak dalam penyampaian kebijakan pembatalan haji. Yakni, Komisi VIII DPR, Majelis Ulama Indonesia, PBNU, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). ’’Kami sadari keputusan ini adalah keputusan yang pahit. Kemenag menyampaikan simpati yang setinggi-tingginya,’’ kata Yaqut. Dia meyakini bahwa keputusan pembatalan haji itu merupakan keputusan yang terbaik karena sudah melalui kajian yang mendalam.
Yaqut memastikan jamaah haji reguler maupun khusus yang sedianya berangkat tahun ini bakal menjadi jamaah yang berhak berangkat pada 2022. Dia juga mengatakan bahwa setoran pelunasan biaya haji bisa diambil kembali. Jamaah yang hanya mengambil setoran pelunasan tidak dianggap gugur atau membatalkan diri. Sebaliknya, ketika mengambil uang pelunasan dan setoran awal, jamaah dianggap membatalkan diri.
Yaqut memastikan bahwa dana haji yang dikelola BPKH aman. Selain itu, bisa diambil calon jamaah haji kapan pun.
