JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Crown Indonesia mengeluarkan hasil survey terkait kecenderungan Perilaku Pemilih dan Persepsi Publik tentang Pelayanan dan Kinerja Penyelenggara pada Pemilu 2024 di Provinsi Jambi. Riset survei dilakukan pada 24 Maret sampai 1 April 2024 secara serentak di 11 Kabupaten/Kota di se-Proinsi Jambi dengan jumlah sampel sebanyak 938 responden.
Dalam surveinya, terdapat beberapa temuan menarik yakni perilaku memilih publik cederung ditentukan oleh figur atau tokoh kandidat. Crown Indonesia mencatat, sebanyak 63 persen publik lebih memilih caleg dibanding memilih partai politik hanya sebesar 5 persen.
“Sedangkan yang memilih caleg sekaligus partai sebesar 32 persen . Artinya kandidat atau sosok caleg berperan penting sebagai street level politicians yang menampilkan perwajahan partainya sekaligus menentukan arah kemenangan,” ujar Yasril, Direktur Eksekutif Crown Indonesia, Kamis (4/4) kemarin.
Berdasarkan survei ini, kata Yasril, dalam motif pilihan terhadap partai dan caleg partai, visi dan misi merupakan alasan tertinggi publik yakni sebesar 66 persen, disusul alasan history partai sebesar 20 persen. Kemudian alasan kedekatan emosional sebesar 12 persen dan politik uang hanya 2 persen.
“Artinya publik masih mempertimbangkan visi misi caleg dan partai dalam penentuan pilihan politiknya, disamping itu juga pertimbangan terhadap history dengan partai dan kedekatan emosional dengan calon juga memiliki pengaruh terhadap sikap politiknya meski tidak signifikan. Sementara alasan karena adanya pemberian uang atau materi lainnya tidak dominan,” sebutnya.
Disampin itu, perilaku pemilih yang menerima uang atau materi lainnya dalam pemilu 2024 hanya sebanyak 13 persen, sementara yang tidak menerima sebanyak 87 persen. Hal ini terkonfirmasi bahwa peran politik uang tidak begitu signifikan atau berpengaruh besar bagi keterpilihan kandidat atau caleg selain adanya factor ketertarikan dan kesukaaan terhadap visi misi, history serta kedekatan emosional.
Di sisi lain publik tetap datang ke TPS dan ikut memilih meskipun tidak mendapatkan uang atau materi lainnya, yakni sebesar 97 persen. Sementara yang tidak memilih jika tidak mendapatkan uang atau materi lainya hanya sebesar 3 persen.
Meski begitu, kata yasril, publik menghendaki partai politik harus dibenahi agar diminati dan dapat dipilih dalam pemilu yang akan datang. Persepsi ini sebesar 90 persen, sementara 10 persen tidak menginginkan itu.
“Sehingga kita simpulkan bahwa perbaikan dan pembenahan secara internal yang dilakukan oleh partai politik adalah sesuatu yang penting adanya sebagai upaya mendapatkan simpati publik,” sebutnya.
Temuan lainnya yakni afiliasi caleg terhadap organisasi (ormas) keagamaan tertentu juga cukup berpengaruh dalam penentuan pilihan publik meskipun tidak signifikan yakni diangka sebesar 51 persen. Hal ini bisa menjadi factor penunjang dalam mendapatkan simpati publik. “Hanya saja yang tidak berpengaruh juga cukup besar sebanyak 49 persen,” katanya.
Bagaimana dengan publik menilai penyelenggara Pemilu? Secara mayoritas, kata Yasril, publik menilai penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu masih menjaga netralitasnya dengan bersikap adil dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu.Persepsi ini ditunjukkan dengan angka 84 persen yang percaya dan 16 persen tidak percaya untuk KPU. Kemudian untuk Bawaslu yang percaya sebesar 85 persen dan yang tidak percaya sebanyak 15 persen. “Tingkat kepuasan public terhadap penyelenggaraan pemilu secara umum juga cukup besar yakni sebanyak 87 persen yang mengatakan puas dan 13 persen tidak puas,” jelasnya.
Publik menilai pelayanan penyelenggara pemilu dalam beberapa dimensi tergolong baik diantaranya pada aspek reability dengan indikator penyelenggara pemilu memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada aspek emphaty, indikator penyelenggara pemilu cakap berkomunikasi dengan masyarakat juga tergolong baik. “Pada aspek responsiveness, indikator penyelenggara pemilu selalu merespon keluhan masyarakat dengan cepat terlihat baik,” pungkasnya. (*)
