JAMBIUPDATE.CO, MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memperkuat pengawasan investasi. Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), resmi membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal guna memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan.
Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap berkelanjutan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan.
BACA JUGA: Iptu Hans Simangunsong “Andy Lau Indonesia” Resmi Jadi Kapolsek Pauh
BBS menegaskan, investasi bukan sekadar angka. Lebih dari itu, investasi merupakan motor penggerak ekonomi daerah yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Investasi yang kita dorong bukan hanya besar nilainya, tetapi juga harus patuh aturan dan ramah lingkungan,” tegasnya.
BACA JUGA: Gara-Gara Dituduh Jadi Informan , Pria di Jambi Dibacok dengan Parang
Menurutnya, keberadaan tim tersebut bukan untuk menghambat pelaku usaha. Justru sebaliknya, tim diharapkan menjadi jembatan solusi terhadap berbagai kendala di lapangan.
“Pemerintah ingin memastikan seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai tata ruang dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Tim ini dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Muaro Jambi Nomor 490/KEP.BUP/DPMPTSP/2025. Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertindak sebagai koordinator.
BACA JUGA: Hutama Karya Operasikan Junction Palembang, Integrasikan Antarruas Tol di Sumatera Selatan
Sementara itu, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis akan menjalankan pengawasan lapangan, mulai dari inspeksi rutin hingga evaluasi kepatuhan pelaku usaha, termasuk terkait perizinan, pajak, dan retribusi daerah.
Pemkab Muaro Jambi juga tengah menyiapkan regulasi lanjutan guna memperkuat pendelegasian kewenangan pengawasan kepada perangkat daerah teknis.
Selain itu, pada momentum yang sama, pemerintah turut mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Kabupaten Muaro Jambi periode 2025–2028.
Forum ini diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
BBS menekankan agar program CSR diarahkan pada prioritas pembangunan daerah, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur desa, hingga pelestarian lingkungan.
“Keberadaan perusahaan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Pemkab Muaro Jambi optimistis kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan mempercepat pembangunan daerah.
“Dengan pengawasan yang terukur dan pendekatan persuasif, kita ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing,” pungkasnya. (wan)
