JAMBIUPDATE.CO, MUARA BUNGO – Bupati Bungo, Dedy Putra, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo, Senin (29/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin pimpinan DPRD Kabupaten Bungo dan dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta pimpinan BUMN dan BUMD.
BACA JUGA: 218 ASN Muaro Jambi Pensiun Sepanjang 2026, Guru Terbanyak, Dua Kepala OPD Akhiri Masa Tugas
Dalam sambutannya, Dedy Putra menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bungo atas sinergi yang selama ini terjalin dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengawasan.
Pada kesempatan itu, Dedy juga mengungkapkan capaian membanggakan Pemerintah Kabupaten Bungo yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
BACA JUGA: Simpan Sabu, Warga Tanjung Solok Diciduk Polres Tanjabtim
"Capaian opini WTP ini bukanlah sekadar predikat, melainkan bukti nyata komitmen kita bersama dalam mengelola keuangan negara dan daerah secara tertib, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," ujar Dedy Putra.
Meski kembali meraih opini WTP, Dedy menginstruksikan seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di bawah koordinasi Inspektorat Daerah.
Berdasarkan hasil audit BPK, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bungo sepanjang 2025 mencapai Rp1,43 triliun atau 97,48 persen dari target sebesar Rp1,47 triliun.
BACA JUGA: Akulaku Dukung Penguatan Literasi Keuangan di Provinsi Jambi
Salah satu capaian terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target hingga 108,89 persen, dengan realisasi mencapai Rp255,77 miliar. Sementara pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1,17 triliun atau 95,32 persen dari target.
Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Bungo mencatat realisasi sebesar Rp1,39 triliun atau 92,95 persen dari total anggaran Rp1,49 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,01 triliun, belanja modal Rp159,80 miliar, belanja tidak terduga Rp289,18 juta, serta transfer bagi hasil dan bantuan keuangan ke desa sebesar Rp214,18 miliar.
