JAMBIUPDATE.CO, Beberapa waktu Menteri Pertanian Amran Sulaiman hasil panen petani tidak sesuai ekspektasi. Akibatnya harga beras di pasaran melonjak begitu tinggi. Masyarakat pun terkecik.
Kondisi demikian mendapat respons dari Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko. Dia mengatakan ke depan harus ada perbaikan menyeluruh terkait aturan main tata niaga beras.
"Yang terpenting adalah regulasinya. Baik regulasi di tahap peredaran beras dan pengawasannya. Selama ini belum maksimal. Kalau semua sudah di-brand sejak awal tentu tidak akan begini," ujar Moeldoko di Jakarta Pusat, Kamis (11/1).
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, pemerintah juga harus membenahi sektor hulunya. Salah satunya masalah akses permodalan bagi petani. Selain itu, harus jelas dari mulai budidaya, pasca panen, hingga tata niaga atau proses penjualan.
Selama ini petani hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp 2 juta setiap bulannya. Angka itu dianggap terlalu kecil. Padahal petani itu setiap panen minimimal harus menghasilkan 7 ton. Jumlah sebanyak itu baru bisa menutupi biaya produksi. "Selain masalah modal, subsidi benih juga harus menjadi perhatian pemerintah," terang pensiunan prajurit TNI itu.
Menurutnya, masalah ini juga dipicu oleh proses distribusi benih dan pupuk yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk, tapi barangnya tidak ada. Kalau pun ada barangnya terlambat.
Lebih jauh dia menilai, subsidi sebaiknya dialihkan ketika pascapanen. Contohnya dengan membeli gabah hasil panen para petani. Misalnya, harga gabah yang semula dipatok Rp 3.700 per kilogram, dibeli pemerintah dengan harga Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.
"Dengan begitu, uang pemerintah bisa dirasakan langsung oleh petani. Karena justru yang diinginkan oleh para petani adalah melindungi harga pasca panen. Sebenarnya bagi para petani sepanjang dia bisa menjual setinggi-tingginya harga itu sangat nikmat bagi dia," papar dia.
Subsidi benih dan pupuk yang jumlahnya Rp 31 triliun akan lebih bagus bila dialihkan ke harga gabah yang lebih baik, sehingga pendapatan petani ada peningkatan. Daripada tidak menikmati, mending harganya yang diperbaiki saat panen.
"Saya sebagai ketua HKTI tidak mau dong petani saya menderita. Petani itu jangan miskin, harus kaya. Makanya saya usulkan subsidinya bukan di awal, tetapi di akhir, yaitu subsudi harga besar, misalnya dari harga Rp. 3.500, naik disubsidi menjadi Rp 4.500 atau Rp 5.000. Dengan begitu, petani akan semakin sejahtera," pungkasnya. (iil/JPC)
Sumber: www.jawapos.com
