JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkap tiga alternatif yang dibahas dalam kajian rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta.
Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi dibuat distrik khusus untuk pemerintahan, yaitu daerah di seputar istana dan Monas dan sekitarnya akan dibuat khusus hanya untuk kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga.
Itu alternatif pertama yang berarti harus mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas, kata Bambang seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Senin (29/4).
Untuk alternatif pertama ini harus dibuat konektivitas dengan LRT atau monorel sehingga mudah untuk bergerak di antara kantor kementerian/lembaga di seputar istana dan Monas.
Namun, kerugian dari alternatif pertama ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia dan dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.
Alternatif kedua, seperti Putra Jaya di Malaysia, memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah di dekat Jakarta, misalnya di sekitar Jabodetabek, dengan ketersediaan lahan. "Namun kelemahannya, tetap saja membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Metropolitan Jakarta," kata Bambang.
Untuk alternatif kedua ini, radiusnya 50 sampai 70 km dari Jakarta, misalkan daerah yang pernah dibahas di era Presiden Soeharto yaitu Jonggol Jawa Barat, atau di daerah Maja Banten.
Sumber: www.jpnn.com
