JAMBIUPDATE.CO, MUARO JAMBI – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menghadiri sekaligus memimpin Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, di Gedung Mahligai Bank Jambi, Kamis (2/7).
FGD yang mengusung tema "Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah" itu menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Junaidi H. Mahir berharap forum tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Muaro Jambi.
"Melalui forum ini diharapkan lahir berbagai masukan dan kebijakan yang tepat sasaran sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat semakin optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi," ujarnya.
BACA JUGA: Gubernur Al Haris Dianugerahi Gelar Adat Kehormatan Depati Amanah Negroi Tanoh Sunge Pnoh
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang kemudian didelegasikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah sekaligus mewakili pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BACA JUGA: New Honda Vario Evo 160 Resmi Diluncurkan, Ini Spesifikasi, Fitur dan Harga OTR Jambi
Menurut Agus Fatoni, tata kelola keuangan daerah yang baik harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
FGD tersebut diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Turut mendampingi Wakil Bupati, di antaranya Asisten I, Asisten II, Asisten III, Kepala BAPPERIDA, Kepala BPKAD, Kepala BPPRD, Inspektur, serta kepala OPD terkait lainnya.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap hasil FGD ini menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.(wan)
