JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-14 sepanjang sejarah Kota Sungai Penuh dan yang ke-12 kali diraih secara berturut-turut.
BACA JUGA: Kebakaran di Kumpeh Ulu, Satu Unit Rumah Warga Hangus Dilalap Api
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dalam agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Selasa (2/6/2026).
Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., hadir didampingi Sekretaris Daerah Alpian, pimpinan DPRD, serta jajaran kepala OPD. Raihan ini kembali menegaskan konsistensi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan negara.
BACA JUGA: Polresta Jambi Gagalkan Penyelundupan 47.872 Benih Lobster Senilai Rp7,1 Miliar Tujuan Riau
Wali Kota Alfin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran. Kami akan terus menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar lebih baik lagi,” ujar Alfin.
Ia menegaskan, ke depan Pemerintah Kota Sungai Penuh akan memperkuat pengawasan internal serta memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA: Paripurna HUT Kota Jambi Diguncang Demo Zona Merah, Warga Bawa Pocong dan Ancam Blokir Pertamina
Meski demikian, opini WTP juga kerap menjadi sorotan publik. Pasalnya, predikat tersebut dinilai tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik maupun keberhasilan pembangunan di lapangan.
Karena itu, capaian WTP ke-14 ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk tidak sekadar berpuas diri, melainkan menjadikannya pijakan dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
Pemerintah daerah juga berharap sinergi bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga, sehingga pengelolaan keuangan yang baik dapat sejalan dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Hdp)
