JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Bea Cukai Jambi mendukung ekspor perdana PT Kurnia Tunggal Nugraha setelah perusahaan tersebut resmi memperoleh fasilitas Kawasan Berikat.
Kegiatan ekspor perdana yang berlangsung pada Selasa, 22 September 2026, turut dihadiri Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Bea Cukai Jambi, Bea Cukai Palembang, KPP Pratama Jambi Telanaipura, serta KPP Pratama Pelayangan.
BACA JUGA: Pemprov Jambi Dukung Perencanaan Flyover Sungai Penuh, Pembangunan Fisik Kewenangan Pusat
Fasilitas Kawasan Berikat merupakan salah satu instrumen fiskal yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Melalui fasilitas tersebut, perusahaan memperoleh berbagai kemudahan di bidang kepabeanan, termasuk penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas pemasukan bahan baku yang akan diolah, dirakit, atau digunakan untuk tujuan ekspor.
Kepala Kantor Bea Cukai Jambi menyampaikan, ekspor perdana PT Kurnia Tunggal Nugraha setelah memperoleh fasilitas Kawasan Berikat menjadi momentum untuk melihat dampak nyata pemberian fasilitas fiskal terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
BACA JUGA: Mobile Banking Bank Jambi Kembali Aktif, Nasabah Diimbau Segera Perbarui Aplikasi
“Hari ini yang kita lepas bukan sekadar ekspor. Ini adalah ekspor perdana PT Kurnia Tunggal Nugraha setelah memperoleh fasilitas Kawasan Berikat. Bagi Bea Cukai Jambi, ini menjadi awal untuk melihat apakah fasilitas yang diberikan negara benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang lebih besar,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Jambi.
Menurutnya, meski PT Kurnia Tunggal Nugraha telah lama menjalankan aktivitas produksi, status Kawasan Berikat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis sekaligus membuka peluang ekspansi yang lebih luas bagi perusahaan.
Dalam menjalankan fungsi pelayanan, Bea Cukai juga tetap mengedepankan keseimbangan antara fasilitasi perdagangan dan pengawasan.
BACA JUGA: 1.117 Nopol Kendaraan di Jambi Diblokir Pertamina, Diduga Salahgunakan BBM Subsidi
“Peran kami ada dua dan keduanya harus berjalan bersama: melayani sekaligus mengawasi. Kami memberikan kemudahan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan, tetapi pengawasan, IT inventory, administrasi, dan akuntabilitasnya juga harus tetap kuat,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pemberian fasilitas fiskal tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian regional.
“Fasilitas bukan tujuan akhir. Fasilitas harus menjadi economic enabler—mendorong investasi, ekspor, lapangan kerja, dan nilai tambah bagi Jambi, dengan pengawasan yang tetap kuat.”
“Kami ingin memastikan kehadiran Bea Cukai memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian, bukan hanya menyelesaikan proses administrasi,” imbuhnya.
Ekspor perdana melalui fasilitas Kawasan Berikat tersebut dinilai menjadi salah satu indikator positif bagi iklim investasi di Provinsi Jambi. Selain itu, langkah tersebut turut mendukung percepatan program hilirisasi industri nasional.
Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat mendorong optimalisasi rantai pasok lokal sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah.
“Harapan kami, ekspor hari ini bukan menjadi titik akhir, tetapi titik awal. Industri tumbuh, ekspor meningkat, lapangan kerja bertambah, ekonomi Jambi bergerakdan semuanya tetap dalam tata kelola dan pengawasan yang baik,” pungkasnya.(*)
