JAMBIUPDATE.CO, MAKASSAR — Anggaran Pemilihan Gubernur Sulsel 2024 terjun bebas. Dari hasil pertemuan awal KPU dan Pemprov disetujui anggaran Pilgub 2024 Rp 400,15 miliar. Ini lebih rendah ketimbang anggaran Pilgub 2018 mencapai Rp400,96 miliar.
Kesepakatan usulan anggaran itu, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bersama Pemprov lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulsel, bertemu pada Kamis (21/4/2022) lalu.
Komisioner KPU Sulsel, divisi anggaran dan logistik, Syarifuddin Jurdi mengatakan. Pihaknya bertemu TPAD Pemprov menyampaikan usulan dan item-item anggaran terkait rencana Pilgub 2024 mendatang.
“Saat ini anggaran kami usulkan ke Pemprov Pilgub 2024, Rp 400,15 miliar lebih. Jauh lebih rendah ketimbang angaran pilgub 2018 capai Rp 400,96 miliar. Terjun bebas, padahal tidak pandemi,” katanya, saat dihubungi, Senin (25/4/2022).
Ia mengatakan, saat pertemuan. Pihak KPU menawarkan bahwa jika Pilgub 2024 pembiayaan utuh oleh Provinsi seluru kegiatan Pilgub sekitar Rp 800 miliar lebih.
Tapi karena ada peraturan mendagri nomor 54 tahun 2019. Ketika ada pilkada serentak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, yang berlansung pada hari dan tanggal yang sama maka, pendanaan ditanggung bersama.
“Artinya membagi beban antara Kabupaten kota dan Provinsi. Misalnya ada tanggung honor adhoc tinggat kecamatan, tingkat Kab/kota dan anggaran lainya,” terang akademisi UIN Alauddin Makassar itu.
“Karena merujuk Permendagri itu, maka kami KPU Provinsi menginisiasi bebragi beban itu sebagai usulan di Pemprov, nanti dibicarakan bersama dengan KPU dan Pemda se-Sulsel soal pembagian shering itu,” sambung dia.
Terkait anggaran Pilgun 2024 jauh dari harapan usulan awal sekitar Rp600 miliar di KPU Provinsi.
Syarifuddin menuturkan jika, itu usulan Rp 400 miliar lebih, sudah perhitungan matang dan rasional karena adanya pengurangan beberap beban pembiayaan seperti APD.
“Ini rincian-rincian kebutuhan yang kita perlukan Pilgub 2024 sudah masuk disitu. Di media sudah saya sampaikan penyusunan awal sekitar Rp 600 miliar, maka kami keluarkan kebutuhan APD sekitar 245 miliar, jadi nanti APD ditanggung oleh Pemprov dan Pemda,” jelasnya.
Walaupun pihak KPU menggap bahwa usulan anggaran saat ini dikaitkan kebutuhan inflasi saat ini memang berat, tapi pihaknya mau efesiensi sehingga butuh anggaran kisaran ini.
“Kami jadwal setelah lebaran pembahasan lagi dengan TPAD dan kemudian lanjut bahas di DPRD nantinya,” pungkasnya.
Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengusulkan anggaran pengawas pilgub Rp263 miliar.
“Ini untuk menghadapi persiapan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada 2024 mendatang,” kata Ketua Bawesilu Sulawesi Selatan, Laode Arumahi.
Laode Arumahi mengatakan, total rencana anggaran yang diusuikan Rp 263.946.393.000. Anggaran sebanyak ini paling dibutuhkan untuk anggaran honor lembaga ad hoc Panwascam.
